Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan segera merintis pembentukan desa anti-politik uang menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 12 kabupaten kota se-Sulsel, 23 September 2020.
"Kami berusaha mendorong warga untuk memberikan pengawasan secara maksimal, salah satunya membentuk desa anti-politik uang sebagai bagian dari komitmen Bawaslu," ujar Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, di Makassar, Minggu.
Ia menyebutkan, ada beberapa desa yang telah digadang-gadang untuk membangun desa anti-politik uang sebagai antisipasi adanya gerakan money politic atau politik uang dilakukan oknum tertentu untuk membeli suara dalam pilkada nanti.
Ada 12 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada serentak, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kepulauan Pangkep, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kepulauan Selayar.
Model pengawasan ini, kata dia, akan dibentuk di sejumlah desa yang melaksanakan pilkada serentak. Selain itu, sebagai penguatan sistem demokrasi berbasis desa yang bertujuan mendorong masyarakat sadar berpolitik yang bersih, jujur serta beritegritas.
Ia menegaskan, politik uang merupakan persoalan yang serius dan bukan hanya menjadi musuh Bawaslu, tapi musuh bersama untuk diperangi. Ia berharap desa-desa ini dapat secara mandiri melakukan upaya penguatan demokrasi di desanya masing-masing.
"Ini sifatnya pilot project. Bila ini berhasil memberi dampak baik, maka kami tentu berharap pemerintah menjadikan model desa pengawasan ini bisa dikembangkan dan didukung," ujar dia menegaskan.
Meski saat ini, kata Saiful, Bawaslu tidak memiliki anggaran lebih, namun pihaknya menyakini bila itu dikerjakan bersama maka akan bermunculan desa-desa yang sadar akan hak-hak politiknya berdemokrasi.
"Apabila desa tersebut itu terwujud, maka masyarakat desa akan secara sadar menolak praktik politik uang di desanya masing-masing," katanya pula.
Karena itu, menghadapi pilkada serentak 2020, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap calon kepala daerah petahana, mengingat disinyalir akan mudah memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) serta sumber daya yang rentan dijalankan petahan untuk kepentingan politiknya.
"Inilah salah satu isu yang kami godok dalam program pengawasan di tingkat desa. Kami juga menggandeng konsultan pendamping desa di provinsi untuk membangun kesepahaman serta saling menguatkan satu sama lain," katanya pula.
Berita Terkait
Pemkab Pangkep kembangkan semua potensi destinasi wisata
Sabtu, 18 Mei 2024 9:45 Wib
Prof Zudan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sulsel
Sabtu, 18 Mei 2024 6:22 Wib
BI Sulsel perluas penggunaan QRIS bekerja sama dengan Pemda
Jumat, 17 Mei 2024 21:49 Wib
Kemenkumham Sulsel edukasi pentingnya KI bagi PT se-Kota Makassar
Jumat, 17 Mei 2024 14:32 Wib
Bupati Bulukumba minta PPK Pilkada 2024 menjaga integritas
Jumat, 17 Mei 2024 14:30 Wib
Mendagri resmi lantik lima penjabat gubernur termasuk Sulawesi Selatan
Jumat, 17 Mei 2024 12:30 Wib
Dekranasda Sulsel memamerkan produk unggulan pada Expo UMKM di Solo
Jumat, 17 Mei 2024 10:37 Wib
Sekda Sulsel : Inabuyer B2B2G Expo 2024 momentum UMKM promo produk
Jumat, 17 Mei 2024 6:32 Wib