Jakarta (ANTARA) - Manajemen Gojek menyatakan pembayaran SPP dan biaya pendidikan lainnya melalui fitur Gobills merupakan inisiatif perluasan penggunaan layanan dan tidak berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Sejak awal 2019 GoPay telah menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non-tunai melalui kode Quick Response," kata Head of Corporate Communication GoPay (Gojek) Winny Triswandhani dalam keterangan tertulis yang di terima di Jakarta, Selasa.
GoPay, kata dia, telah membantu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Akhlaqiyah menjadi madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) sehingga dapat menerima pembayaran dari dompet digital manapun melalui satu kode QR.
"Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud," ujar dia.
Selain untuk pembayaran biaya pendidikan, fitur layanan tersebut juga bisa digunakan membayar berbagai macam tagihan serta layanan publik lainnya. Sebagai contoh pembayaran PDAM, listrik hingga zakat.
"Ke depan kami akan terus memperluas layanan pembayaran digital ini dan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan pembayaran non-tunai di Indonesia," katanya.
Di kesempatan berbeda, pegiat pendidikan Profesor Arief Rahman mengatakan tren penggunaan dompet digital di sejumlah sekolah sebagai hal yang wajar dengan alasan kepraktisan.
"Sistem keuangan yang ada sekarang itu adalah sistem yang sangat beragam, mulai dari pemakaian uang tunai hingga alat bayar online," kata dia.
Jika kondisinya memungkinkan seperti sekolah di Jakarta, kata dia, penggunaan sistem pembayaran online itu boleh dilakukan dengan alasan kepraktisan tadi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari inovasi pihak swasta yang tidak terelakkan.
Berbagai inovasi teknologi yang terjadi merupakan hal penting untuk terus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini pembayaran SPP.
"Pihak Kemendikbud mendukung hal ini dan tidak tertutup kemungkinan bagi pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah," kata dia.
Berita Terkait
Mentan ajak alumni SPP Sulsel hidupkan sektor pertanian Indonesia
Minggu, 11 September 2022 5:39 Wib
Rektor IAIN : Mahasiswa hafal 30 juz Quran bebas biaya SPP
Kamis, 20 Juni 2019 9:32 Wib
Unibos janjikan diskon SPP juara turnamen se-KTI
Sabtu, 5 Mei 2018 19:37 Wib
SPP Perguruan Tinggi Gratis Sulsel Disetop
Senin, 5 Juni 2017 15:54 Wib
SPP gratis Pemprov Sulsel belum tersalurkan
Rabu, 1 Juli 2015 17:22 Wib
DPRD panggil Disdik Sulsel terkait SPP gratis
Senin, 29 Juni 2015 21:41 Wib
Unismuh, Bukopin Syariah laksanakan program SPP "on- line"
Minggu, 8 Maret 2015 8:26 Wib
Dana SPP PNPM Mamuju Harus Dikembalikan
Selasa, 3 Februari 2015 20:44 Wib