Jakarta (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berkolaborasi dalam memerangi sindikasi penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan secara non prosedural atau ilegal.
Ketika menerima audiensi Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Kamis, Panglima TNI menegaskan akan melakukan operasi terpadu dalam memberantas mafia sindikasi pengiriman TKI ilegal dengan menggerakkan seluruh matra khususnya di daerah-daerah perbatasan dan kantong-kantong potensial PMI.
"TNI setuju dengan BP2MI dalam pemberantasan dan memerangi sindikasi penempatan PMI non prosedural. Ini adalah praktik bisnis kotor yang harus segera diperangi," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menurut keterangan resmi BP2MI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyambut baik dukungan TNI untuk memerangi sindikasi yang melakukan penempatan tenaga kerja secara ilegal. Dia mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjadi korban akibat aktivitas ilegal sindikat tersebut.
Benny menegaskan bahwa 3,7 juta PMI yang terdaftar secara resmi di BP2MI telah telah menyumbang devisa kepada negara sebesar Rp 159,6 triliun pada 2019. Padahal, menurut data Bank Dunia terdapat sembilan juta PMI yang bekerja di luar negeri.
"Selisihnya ada 5,3 juta PMI yang tidak terdaftar. Bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara dengan selisih 5,3 juta PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur non prosedural, di luar radar pencatatan dan pengawasan resmi negara. Sangat jelas negara telah dirugikan oleh para mafia sindikasi itu. Dengan selisih itu, tentunya risiko tinggi bagi pekerja migran karena berada di luar kontrol negara " ujarnya.
Padahal, kata Benny, para TKI itu adalah warga Indonesia VVIP yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Berita Terkait
Satgas PASTI: Waspadai kejahatan digital modus impersonation
Kamis, 18 April 2024 23:36 Wib
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Polda Sulsel ungkap "ilegal fishing" libatkan sembilan tersangka
Kamis, 4 April 2024 2:10 Wib
Tim POM Lutim musnahkan barang sitaan ilegal dari pasaran
Jumat, 29 Maret 2024 14:34 Wib
DJBC: Sebanyak 1,98 juta batang rokok ilegal disita pada Januari-Februari 2024
Jumat, 29 Maret 2024 1:31 Wib
Kemenko Polhukam minta Pemkab Luwu Timur berkomitmen berantas pertambangan ilegal
Kamis, 7 Maret 2024 19:50 Wib
Gakkum KLHK Sulawesi tangkap makelar kayu ilegal di Toraja Utara
Senin, 4 Maret 2024 21:03 Wib
Wabup Pangkep sebut Pokmaswas perkecil penangkapan ikan secara ilegal
Senin, 4 Maret 2024 16:24 Wib