Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Pertamina, termasuk ketika BUMN tersebut merugi, di antaranya, harga minyak dunia, nilai tukar, hingga penurunan permintaan akibat pandemi.
Ia menjelaskan, terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara langsung berdampak terhadap nilai impor minyak mentah (crude oil) dan produk BBM untuk konsumsi dalam negeri.
"Pertamina hanya bisa memenuhi crude 400-500 ribu barel per hari. Sementara, sebagian besar dari total konsumsi BBM sebesar 1,6 juta barel per hari masih mengandalkan dari impor," kata Herman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Faktor lainnya, penurunan konsumsi BBM sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19, menurut dia, ikut menekan pendapatan Pertamina, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir.
"Pandemi ini otomatis menyebabkan demand mengalami penurunan. Tak hanya bagi konsumsi masyarakat, bagi kebutuhan industri dan maskapai penerbangan ikut menurun signifikan," ujarnya.
Ia melanjutkan penugasan pemerintah guna meningkatkan produksi BBM melalui pembangunan kilang ikut mempengaruhi pendapatan perusahaan pelat merah ini.
Pertamina tengah mengembangkan kapasitas empat kilang di Balongan, Cilacap, Balikpapan, dan Dumai serta membangun kilang baru di Tuban dan Bontang.
Proyek ini diharapkan selesai 2026 agar bisa mengurangi impor BBM yang menjadi sumber defisit neraca perdagangan.
Menghadapi situasi seperti ini, sambung dia, diharapkan Pertamina bisa lebih efisien agar kebutuhan migas bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.
Pada kesempatan itu, Herman memberikan apresiasi terhadap Pertamina yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh pegawainya.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah perusahaan atau BUMN yang mengurangi pegawainya karena pandemi COVID-19.
Berita Terkait
Tahan bantuan ke Israel, anggota DPR AS ajukan pemakzulan terhadap Presiden Biden
Sabtu, 11 Mei 2024 15:11 Wib
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
AHY-DPR komunikasikan 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Sabtu, 27 April 2024 21:37 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib