Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya dari segi waktu karena bedah anggaran tahun ini terburu-buru dengan alasan minimnya waktu.
"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI di Jakarta, Kamis.
Michael mencontohkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp82,5 triliun saja, DPRD hanya punya waktu dua pekan.
"Kita punya waktu dua pekan untuk membahas Rp80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi Perda," ucapnya.
Terlebih, dalam pembahasan APBD DKI 2021 dilaksanakan di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat yang sudah dipastikan memakan waktu lebih lama dengan jarak seperti itu.
Menurut dia, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta mencapai Rp82,5 triliun.
"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," tutur Michael menambahkan.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020, kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Berita Terkait
Golkar DKI Jakarta memastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat
Jumat, 26 April 2024 16:59 Wib
Kejati menetapkan satu tersangka lagi kasus korupsi Dana Pensiun PTBA
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
PKS mengusung Khoirudin hingga Mardani Ali Sera maju Pilkada DKI Jakarta
Rabu, 17 April 2024 15:43 Wib
Pemprov DKI Jakarta mengajukan penonaktifan 92 ribu NIK warga ke Kemendagri
Rabu, 17 April 2024 11:28 Wib
Mudik gratis hemat THR
Sabtu, 6 April 2024 18:06 Wib
Golkar DKI menyambut baik Pilkada DKI berlangsung satu putaran
Rabu, 20 Maret 2024 20:24 Wib
KPU RI sahkan perolehan suara Prabowo-Gibran unggul di DKI Jakarta
Selasa, 12 Maret 2024 12:23 Wib
Pengamat: Ridwan Kamil berpotensi jadi Bacagub DKI
Selasa, 5 Maret 2024 13:21 Wib