Prihatin Kondisi Jalur Trans Sulsel

Rabu, 22 Desember 2010 06:05 WIB

Makassar (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya atas kondisi proyek pembangunan jalur barat Trans Sulawesi Selatan sepanjang 100 kilometer yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Barru.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan antara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dengan sejumlah anggota Komisi V DPR di rumah jabatan gubernur di Makassar, Selasa malam.

Anggota Komisi V Riswan Tony mengatakan, percepatan pembangunan jalan tersebut sebaiknya menjadi prioritas pemerintah. Sebab melihat kondisinya saat ini, pembangunan badan jalan tersebut terkesan dipaksakan.

"Memang terbuat dari beton, tapi terkesan dipaksakan. Padahal Sulsel provinsi paling maju di timur Indonesia," ujarnya mengomentari badan jalan yang saat ini perbaikannya putus-sambung tersebut.

Selain masalah jalan trans, ia juga menyatakan perlunya pembangunan pelabuhan besar di Sulsel. Dengan adanya pelabuhan besar, kata dia, ke depan Provinsi Sulsel bisa menjadi daerah penyangga sejumlah provinsi lain di luar Pulau Jawa.

Ia berharap, Gubernur Syahrul segera melakukan ekspose besar potensi dan kendala infrastruktur di daerah tersebut sehingga bisa dipikirkan untuk menjadikan Sulsel benar-benar pusat kawasan timur Indonesia.

"Saya memberi perhatian secara khusus pada Sulsel. Saya sangat mendukung jika gubernur mengekspos apa saja kendala infrastruktur daerahnya," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said menambahkan, dari hasil peninjauan anggota Komisi V ke Kabupaten Barru diketahui bahwa laju lalu lintas untuk jalur barat tersebut sangat lambat, yakni lima jam untuk 100 kilometer.

Hal tersebut terjadi akibat banyaknya badan jalan yang putus perbaikannya sebab lahan belum sepenuhnya bisa dibebaskan.

Oleh karena itu, ke depan pihak legislatif akan berkonsentrasi menggodok regulasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Dimana-mana masalah pembebasan lahan ini selalu menjadi momok pembangunan infrastruktur. Kami akan prioritaskan penggodokan regulasi masalah itu," katanya.

Kunjungan kerja 14 anggota Komisi V DPR ke Sulsel berlangsung selama tiga hari. Selain peninjauan realisasi proyek jalan di jalur barat dan selatan, mereka juga akan meninjau sejumlah proyek lainnya seperti pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) dan pengembangan pelabuhan Sukarno-Hatta. (T.KR-AAT/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.