New York City (ANTARA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (10/3), mengutuk kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar dan mendesak militer untuk menahan diri.
Namun, para negara anggota Dewan Keamanan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyebut pengalihan pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai kudeta.
Dewan juga gagal mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap junta Myanmar karena Cina dan Rusia menentang langkah itu.
Sejak pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta pada 1 Februari, sudah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan sekitar 2.000 orang ditahan oleh pasukan keamanan, kata kelompok pembela Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Pada Rabu, tembakan gas air mata dan peluru karet oleh pasukan keamanan membuat ratusan pengunjuk rasa anti junta terjebak hingga larut malam di dua distrik di Yangon.
Beberapa pengunjuk rasa yang berhasil menghindari blokade, yang dipasang oleh polisi di jalan-jalan sekitar distrik itu, menceritakan bahwa sejumlah orang ditangkap. Mereka juga bercerita bahwa beberapa orang yang ditangkap dipukuli.
Di New York, Dewan Keamanan PBB menyatakan, "mengutuk keras kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak.
"Dewan menyeru militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan bahwa Dewan mengamati situasi dengan cermat."
Namun, kalimat-kalimat yang mengutuk kudeta dan mengancam kemungkinan tindakan lebih lanjut telah dihapus dari teks rancangan Inggris itu, karena ditentang oleh China, Rusia, India dan Vietnam.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan ia berharap pernyataan Dewan Keamanan itu akan mendorong militer Myanmar untuk menyadari bahwa "sangat penting" semua tahanan dibebaskan dan hasil pemilihan November dihormati.
Guterres mengakui bahwa Myanmar, sebelum kudeta, bukanlah "demokrasi yang sempurna".
"Masih sangat di bawah kendali militer dalam banyak aspek, yang membuat kudeta ini semakin sulit dipahami, terutama tuduhan soal kecurangan pemilu oleh mereka yang sebagian besar menguasai negara," katanya.
Sementara itu dalam upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap militer Myanmar karena terus melakukan tindakan keras, Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu menjatuhkan sanksi pada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing serta enam perusahaan yang mereka kendalikan.
"Kekerasan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan Burma terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, Andrea Gacki, yang menyebut Myanmar dengan Burma.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Ketua DPRD Sulsel: Prioritaskan pokok pikiran dewan dalam musrenbang
Selasa, 30 April 2024 19:00 Wib
KAJ Sulsel hadirkan Dewan Pers pada diskusi sengketa pers
Selasa, 30 April 2024 10:04 Wib
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
Dewan Keamanan PBB akan 'vote' soal keanggotaan penuh Palestina Kamis ini
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Utusan tetap Iran di PBB memberi peringatan keras kepada Israel terkait balasan
Selasa, 16 April 2024 13:46 Wib
Indonesia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri
Senin, 15 April 2024 6:04 Wib
DK PWI Pusat sebut bantuan Rp6 M dari BUMN untuk UKW tidak boleh disalahgunakan
Minggu, 7 April 2024 6:21 Wib