Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mempersilakan pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika merasa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh kementerian terkait tidak sah menurut undang-undang.
"Kalau merasa AD/ART tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik maka silakan digugat ke pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan dari awal Kemenkumham akan bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan yang terjadi di tubuh partai berlambang mercy tersebut.
Penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko tersebut dikarenakan beberapa hal, di antaranya perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Padahal, kementerian terkait telah memberikan tenggat waktu dan pemberitahuan melalui surat, namun syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Selain itu adanya argumen-argumen menyangkut AD/ART yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, Yasonna menegaskan Kemenkumham tidak berwenang untuk menilai, dan menyerahkannya ke pengadilan.
"Kami tidak berwenang untuk menilai, dan biarlah itu menjadi ranah pengadilan," ujar Yasonna.
Pada kesempatan itu, menteri yang juga kader PDIP tersebut menyayangkan adanya pihak-pihak yang menuding pemerintah campur tangan dan ingin memecah belah partai politik.
Berita Terkait
Partai Demokrat Makassar buka pendaftaran kandidat Pilkada 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 11:50 Wib
AHY sudah berkomitmen dengan Prabowo soal kabinet mendatang
Rabu, 24 April 2024 10:24 Wib
AHY: Rekonsiliasi merupakan hal terbaik setelah putusan MK
Senin, 22 April 2024 18:35 Wib
Partai Demokrat buka pendaftaran kandidat peserta Pilkada di Sulsel
Rabu, 17 April 2024 21:09 Wib
Partai NasDem Sulsel buka ruang mendengar hadapi Pilkada serentak 2024
Selasa, 16 April 2024 21:46 Wib
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Sulsel divonis lima bulan
Kamis, 4 April 2024 2:11 Wib
AHY: Prabowo beri perintah siapkan kader Demokrat untuk kabinet
Kamis, 28 Maret 2024 2:29 Wib
Caleg Demokrat SDP didakwa pidana melanggar aturan Pemilu 2024
Selasa, 26 Maret 2024 4:14 Wib