Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan telah terjadi peningkatan penularan SARS-Cov-2 penyebab COVID-19 pada klaster perkantoran di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir.
"Pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif COVID-19 di 78 perkantoran. Sementara pada 12-18 April 2021 jumlah positif COVID-19 meningkat jadi 425 kasus dari 177 perkantoran," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan kepada wartawan secara daring, Selasa.
Jumlah tersebut dihimpun berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemunculan beberapa kasus positif di perkantoran, kata Wiku, telah direspons Satgas COVID-19 dengan mendorong pemerintah setempat melakukan penutupan sementara operasional kantor.
Selama proses penutupan, Wiku meminta agar seluruh area perkantoran dilakukan disinfeksi untuk membunuh virus yang mungkin tertinggal.
Wiku juga meminta agar ada upaya testing dan tracing terhadap kontak erat agar penularan tidak meluas dan menimbulkan klaster.
"Optimalisasi Satgas COVID-19 yang sudah ada di perkantoran. Jika belum ada satgas di perkantoran tersebut maka segera dibentuk dan jika sudah ada lakukan evaluasi kinerja," katanya.
Terkait kapasitas instansi pada sektor perkantoran yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata Wiku, diarahkan tetap mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, yaitu maksimal 50 persen untuk yang hadir secara fisik di kantor dengan pengetatan protokol kesehatan.
"Mohon pemda setempat juga segera mentranslasikan instruksi ini ke dalam aturan daerah sebagai dasar penegakan kebijakan yang jelas," ujarnya.
Wiku menambahkan, kejadian di DKI Jakarta perlu jadi pelajaran bagi daerah lain. "Sehingga daerah yang tidak menerapkan PPKM mohon segera atur secara jelas dalam perda demi menjalankan kehidupan sosial ekonomi yang jelas namun aman COVID-19," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulawesi Barat mendorong enam klaster pembangunan dalam Perpres IKN
Jumat, 10 Mei 2024 18:02 Wib
Pemprov Sulbar usulkan enam klaster pembangunan dalam Perpres Penyangga IKN
Sabtu, 30 Maret 2024 22:26 Wib
Transformasi ekonomi UMKM yang terusik predatory pricing
Jumat, 15 Desember 2023 8:42 Wib
SPJM mengelola lima klaster bisnis Pelindo
Rabu, 6 Desember 2023 20:33 Wib
Pemprov Sulbar dorong pengembangan ekonomi desa di kawasan transmigrasi
Senin, 16 Oktober 2023 6:05 Wib
Distransnaker Polewali Mandar menggelar pelatihan kompetensi pencari kerja
Senin, 7 Agustus 2023 20:24 Wib
BNPB gelar lokakarya klaster logistik perkuat koordinasi bencana
Selasa, 14 Maret 2023 19:36 Wib
BNI mencetak KUR Klaster kopi go global
Selasa, 20 Desember 2022 6:59 Wib