Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyusun peta potensi investasi daerah.
Menurut Bima, selama ini pemerintah daerah merasa kesulitan untuk bisa menggaet investor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
"Banyak dari kami yang sering kali agak kesulitan ketika butuh investor. Prosesnya bagaimana, investornya siapa saja dan kita bisa dapat dari mana. Oleh karena itu, kami menunggu Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia bisa membangun peta investasi daerah sehingga kami di daerah ini bisa dibantu," katanya dalam diskusi daring bertajuk "Apa Kabar UU Cipta Kerja? Pemulihan Ekonomi dan Investasi Daerah", Senin.
Bima menuturkan, peta investasi daerah itu layaknya rencana umum penanaman modal (RUPM) daerah. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.
Wali Kota Bogor itu mencontohkan, misalnya Bogor yang butuh investasi untuk transportasi trem, atau Semarang yang butuh investasi pengolahan sampah hingga Tangerang yang butuh investasi untuk pengadaan air bersih.
"Kita perlu sekian ratus miliar. Kementerian Investasi harus bisa memfasilitasi, memberi opsi sumber pendanaan dan petanya bagaimana. Kami siap menyampaikan peta potensinya, yang dibutuhkan apa," kata Bima Arya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pernah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat anggaran untuk memetakan potensi investasi daerah di Indonesia.
Peta potensi investasi daerah itu akan berupa kajian prauji kelaikan per proyek. Dengan adanya peta potensi investasi daerah, BKPM punya pegangan proyek-proyek tertentu yang telah jelas untuk dipromosikan.
"Jadi saat kita promosi investasi, tidak lagi ngarang bebas. Misalnya potensi tambang di Sulawesi Utara, tambangnya apa, berapa isinya, berapa hektare, status lahannya apa, investasinya, IRR bagaimana, seperti itu misalnya,” ungkap Bahlil beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Kemenkumham minta kementerian/lembaga canangkan pelayanan berbasis HAM
Rabu, 24 April 2024 19:35 Wib
eFishery bersama KKP bersama mitra luncurkan budidaya tradisional plus
Selasa, 23 April 2024 15:01 Wib
Kemenag memprioritaskan jamaah haji ramah lansia musim haji tahun 2024
Senin, 22 April 2024 18:21 Wib
Kementerian PANRB menyetujui 26.319 formasi CASN Kementerian PUPR
Sabtu, 20 April 2024 7:31 Wib
Menteri PANRB menyetujui 40.839 formasi CASN di Kemensos
Jumat, 19 April 2024 13:23 Wib
Menpan RB: 38 kementerian-lembaga yang pertama dipindah ke IKN
Rabu, 17 April 2024 16:16 Wib
Kementerian PANRB menyiapkan 200 ribu formasi CASN ditempatkan di IKN
Rabu, 17 April 2024 15:41 Wib
Mensos Risma tinjau penyaluran bantuan korban longsor Tana Toraja
Rabu, 17 April 2024 14:28 Wib