Makassar (ANTARA) - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyayangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap terdakwa Agung Sucipto sebagai penyuap dalam kasus dugaan korupsi terhadap Gubernur Sulawesi Selatan non aktif, Nurdin Abdullah, dua tahun terlalu rendah dibandingkan dakwaan awal empat tahun penjara.
"Tentunya sangat disayangkan tuntutan dua tahun itu. Hal ini mempertegas bahwa soal komitmen anti korupsi tidak terlihat pada tuntutan Jaksa KPK," ujar Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun saat dikonfirmasi, Rabu.
Menurut dia, semua unsur pada pasal 5 ayat 1 huruf a, Undang-undang Tipikor terbukti dalam persidangan, namun tuntutannya hanya dua tahun.
Selain itu, JPU juga menolak status Justice Collaborator (JC) yang di ajukan terdakwa Agung Sucipto karena menganggap yang bersangkutan adalah pelaku utama.
"Kalau mau konsisten terhadap dakwaannya, maka idealnya Jaksa KPK menuntut empat tahun penjara dengan catatan yg bersangkutan kooperatif dan mau jujur pada saat sidang, bukan malah dituntut dua tahun penjara," tutur Kadir menilai.
Jaksa KPK Januar Dwi Nugroho saat memberikan keterangan kepada wartawan usai persidangan kemarin mengatakan, tuntutan itu berdasarkan tolok ukur lain serta melihat secara terdakwa koperatif. Pihaknya pun memberikan apresiasi karena bersangkutan sudah terbuka. Sebab, sangat jarang terdakwa korupsi mau terbuka.
"Saya pikir wajar saja, (tuntutan). Terdakwa juga lebih terbuka. Di Indonesia biasa kasus seperti ini pada perkara lain. Kita punya banyak pertimbangan dan mengapresiasi terdakwa membuka tabir pelaku lain," katanya.
Saat ditanyakan terkait penolak JC yang diajukan penasehat hukum terdakwa Agung Sucipto, kata dia, tidak bisa dimasukkan karena ada alasan yuridis sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 4 tahun 2011, disebutkan syaratnya bukan pelaku utama, walaupun JC itu bisa meringankan hukuman seminimal mungkin.
"Alasannya terdakwa Agung Sucipto adalah pelaku utama, dan mau bekerja sama, sehingga pertimbangan Justice Collaborator tidak dimasukkan dalam penuntutan," ujar dia menjelaskan
Sebelumnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut dua tahun penjara dan denda Rp250 juta terhadap terdakwa Agung Sucipto, penyuap Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah.
Amar tuntutan JPU yang dibacakan secara bergilir oleh Muhammad Asri, Andri Lesmana, Januar Dwi Nugroho dan Yoyo Piter di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Selasa.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Ibrahim Palino, bahwa dengan didukung keterangan terdakwa yang telah dibenarkan, serta alat bukti surat presiden tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, dengan masa jabatan tahun 2018-2023.
Adapun fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian uang 150.00 dolar Singapura, dan uang senilai Rp2,5 miliar terhadap Nurdin Abdullah.
Berita Terkait
PLN menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Sulsel
Minggu, 5 Mei 2024 19:44 Wib
Presiden Joko Widodo pimpin rapat penanganan pengungsi Gunung Ruang
Jumat, 3 Mei 2024 15:23 Wib
Sulawesi Selatan dan sejumlah provinsi berpotensi diguyur hujan sedang-lebat pada Jumat
Jumat, 3 Mei 2024 7:16 Wib
Peringatan Hardiknas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bertabur penghargaan
Kamis, 2 Mei 2024 20:09 Wib
Wabup Selayar paparkan Taka Bonerate di konferensi cagar biosfer dunia di Wakatobi
Kamis, 2 Mei 2024 14:29 Wib
BNI danai akuisisi PLTB Sidrap Sulawesi Selatan oleh Barito Group
Kamis, 2 Mei 2024 11:40 Wib
Prevalensi stunting di Pinrang Sulsel turun 3,3 persen pada 2023
Rabu, 1 Mei 2024 17:51 Wib
Rektor UNM ingin segera bangun kampung halamannya di Sulawesi Barat
Rabu, 1 Mei 2024 17:49 Wib