Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendukung penuh upaya Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar yang telah mendata dan memintakan nomor induk kependudukan (NIK) serta jaminan kesehatan nasional (JKN) berupa BPJS bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Jumat, mengatakan, usulan dari Dirut RSKD Dadi, Arman Bausat yang telah melaporkan dan memintakan NIK perlu didukung.
"Saya sudah menerima data dan laporan dari Dirut RSKD Dadi dan kami di Pemkot Makassar berkomitmen dan merespek program yang disampaikan pihak RSKD Dadi itu," ujarnya.
Menurut dia, orang dengan gangguan jiwa juga butuh perhatian dari semua pihak dan mereka juga berhak atas program-program pemerintah.
"Kita dengan pihak pemerhati ODGJ dari RSKD Dadi membicarakan terkait permasalahan sosial. Bagaimana perhatiannya dan termasuk keluhan terhadap pelayanan Dinas Sosial Makassar. Yang sebelum kepemimpinan saya hampir dikatakan tidak peduli terhadap ODGJ ini," terangnya.
Wali Kota sebelum mengambil keputusan juga mengaku akan menggelar rapat koordinasi khusus untuk memitigasi permasalahan sosial termasuk dengan ODGJ tersebut.
"Saya berkomitmen dan merespek sekali program mereka. Kami akan lakukan rakor khusus untuk mitigasi sosial. Salah satu pembahasan yang akan dimasukkan terkait perhatian ke ODGJ ini. Kita akan saling memberi dukungan dan juga saling menguatkan," ucapnya.
Sementara itu, Dirut RSKD Dadi, Arman Bausat mengatakan, ODGJ yang belum memiliki NIK dan BPJS Kesehatan itu adalah warga Makassar sehingga dilaporkan ke Pemkot Makassar.
"Mereka semua adalah warga Makassar dan belum memiliki NIK juga BPJS. Karena sekarang itu ada total 109 ODGJ yang terdata," katanya.
Arman menyebutkan Wali Kota sangat merespon pemberian jaminan kesehatan bagi ODGJ.
"Pak wali sudah sangat merespon dan siap membantu kami. Karena tidak sedikit juga ODGJ ini terkonfirmasi positif. Jadi dalam perawatan dan setelah perawatan ODGJ ini betul-betul dapat perhatian," ucapnya.
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta mengajukan penonaktifan 92 ribu NIK warga ke Kemendagri
Rabu, 17 April 2024 11:28 Wib
DJP Sulselbartra: Sebanyak 2,91 juta NPWP sudah dipadankan ke NIK
Jumat, 5 April 2024 1:54 Wib
Kemenhub : Nama tiket dan NIK berbeda tak diberangkatkan mudik gratis Lebaran 2024
Selasa, 2 April 2024 6:23 Wib
Kemenkeu mencatat 59,5 juta NIK telah dipadankan jadi NPWP
Sabtu, 16 Desember 2023 8:34 Wib
Ditjen Pajak : NIK telah terintegrasi NPWP mencapai 59 juta per Oktober
Kamis, 26 Oktober 2023 9:12 Wib
Bappenas: Hampir seluruh pelayanan dasar sudah gunakan NIK
Senin, 28 Agustus 2023 13:18 Wib
Ditjen Pajak mencatat sebanyak 57,8 juta NIK sudah terintegrasi dengan NPWP
Minggu, 6 Agustus 2023 14:35 Wib
DJP : 2,5 juta NPWP di Sulselbarta telah dipadankan dengan NIK
Sabtu, 8 April 2023 16:35 Wib