Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah daerah (pemda) belum mengoptimalkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam melakukan pembangunan di daerah.
“Belum optimalnya TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menjelaskan kemampuan daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim dalam tiga tahun terakhir yang tercermin dari porsi PAD dalam APBD hanya sekitar 24,7 persen, sedangkan hampir 70 persen berasal dari TKDD.
Ia mengatakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai sehingga menjadi dasar dalam formula DAU yakni mendorong peningkatan jumlah pegawai.
Hal ini, lanjut dia, tidak searah dengan esensi DAU yakni sebagai alat dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mendukung kecukupan pendanaan untuk pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah oleh pemerintah pusat.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) berkorelasi positif terhadap belanja modal yang artinya pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja modal.
Ia menegaskan hal tersebut juga bertentangan dengan esensi dari DAK yaitu sebagai penunjang dari keseluruhan TKDD maupun APBD dan bukan sebagai sumber utama belanja produktif.
Tak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah juga belum efektif dan efisien yakni tercermin dari belanja yang belum fokus akibat banyaknya jenis program yang mencapai 29.623 dan 263.135 kegiatan.
“Ini yang disebut di ecer-ecer pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu bisa menghasilkan output dan outcome,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan berbagai tantangan penataan keuangan daerah ini pada akhirnya berpengaruh pada output dan outcome pembangunan yang sangat belum optimal.
Belanja belum produktif yaitu 32,4 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 11,5 persen belanja untuk infrastruktur dan layanan publik.
“Output dan outcome pembangunan sangat belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah, meskipun kita sudah melakukan transfer ke daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Berita Terkait
Menkeu: Penyaluran gaji dan THR PNS pada akhir Maret 2024 capai Rp70,7 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib
Menkeu: Waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 15:20 Wib
Menkeu: Pembiayaan utang Indonesia turun 53,6 persen
Jumat, 26 April 2024 15:17 Wib
Menkeu proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2024 capai 5,17 persen
Jumat, 26 April 2024 15:12 Wib
Sri Mulyani: Pelemahan rupiah lebih baik dibandingkan negara lain
Jumat, 26 April 2024 15:06 Wib
Sri Mulyani: Realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp26 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:04 Wib
Menkeu: Realisasi anggaran untuk IKN capai Rp4,3 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:02 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib