Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam menghadapi endemi COVID-19 dibutuhkan transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif terutama di sektor kesehatan.
“Ikhtiar yang menjadi setting di Kemenkeu terkait transformasi dan pelayanan publik yang inklusif dan modern. Bagaimana kita bisa mendukung transformasi di bidang kesehatan,” katanya dalam acara Festival Transformasi Kemenkeu di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan transformasi pelayanan publik menjadi lebih modern dan inklusif khususnya di bidang kesehatan akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik bahkan dapat berkontribusi secara global dalam menangani COVID-19.
Ia menegaskan upaya ini harus dilakukan mengingat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun telah menimbulkan konsekuensi luar biasa baik dari sisi masyarakat, dunia usaha, kesehatan, ekonomi, sosial serta keuangan negara.
Pendapatan negara turun seiring perekonomian masyarakat yang tertekan sehingga pemerintah harus menggunakan uang negara untuk menangani kesehatan, sosial, usaha, dan menjaga momentum pemulihan serta pembangunan yang tetap harus berjalan.
Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani, transformasi pelayanan publik menuju ke arah yang modern dan inklusif ini setidaknya dapat mendorong percepatan serta akselerasi program vaksinasi.
Pemerintah sendiri menginginkan vaksinasi COVID-19 mampu menjangkau sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan normal kembali.
“Vaksinasi harus diteruskan karena kita belum mencapai 40 persen dan kita ingin mencapai 70 persen dari penduduk kita. Kita harus tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dalam fenomena endemi,” kata Sri Mulyani.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
TP PKK Selayar dan OJK berbagi tip mengatur keuangan rumah tangga
Rabu, 1 Mei 2024 17:25 Wib
DPRD Wajo bahas perubahan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 1 Mei 2024 9:59 Wib
Bupati Wajo mengajukan Ranperda pengelola keuangan daerah ke DPRD
Selasa, 30 April 2024 19:55 Wib
OJK dorong penguatan peran profesi tingkatkan tata kelola IJK
Minggu, 28 April 2024 0:00 Wib
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Kompany jengkel saat bahas kondisi keuangan Burnley jelang hadapi Everton
Jumat, 5 April 2024 6:44 Wib