Palembang (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108.
Erick di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.
“Apakah dirampingkan ?. Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yess dimungkinkan," kata Erick.
Erick mengatakan perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir.
Dalam transformasi itu, Erick memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster, yang aman setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN.
Menurut dia, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan pemasukan sebesar-besarnya.
Dalam proses transformasi itu, Kementerian BUMN telah menetapkan lima fondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.
“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” kata Erick.
Sejauh ini, Erick mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN.
Meski sejauh ini, BUMN mampu berkontribusi ke negara senilai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.
Kemudian, BUMN mampu melejitkan laba hingga 365 persen atau pada semester I 2020 hanya mencapai Rp6 triliun, sementara pada periode yang sama tahun 2021 mampu meraup Rp26 triliun, tapi capaian ini belum optimal jika mengamati aset yang dimiliki BUMN yang mencapai di atas Rp9.000 triliun.
Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetaplah 11 BUMN.
"Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik," kata Erick.
Ia mencontohkan seperti PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO).
Berita Terkait
PLN bantu pelaku UMKM di Selayar tingkatkan omzet
Jumat, 26 April 2024 14:19 Wib
Erick Thohir menjajaki pengembangan bisnis gedung BUMN di sekitar Monas
Sabtu, 20 April 2024 17:33 Wib
Erick Thohir meminta BUMN bijaksana beli dolar sesuai prioritas
Jumat, 19 April 2024 17:59 Wib
Staf khusus III Menteri BUMN: Erick Thohir tidak perintahkan borong dolar
Jumat, 19 April 2024 15:16 Wib
SPJM sediakan bus angkut Pemudik balik ke Makassar
Selasa, 16 April 2024 16:08 Wib
LKBN Antara kembali gelar mudik gratis bersama BUMN 2024
Minggu, 7 April 2024 14:15 Wib
DK PWI Pusat sebut bantuan Rp6 M dari BUMN untuk UKW tidak boleh disalahgunakan
Minggu, 7 April 2024 6:21 Wib
PLN Sulselrabar kembali memberangkatkan 300 orang mudik ke Surabaya
Minggu, 7 April 2024 2:16 Wib