Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) telah menerima sebanyak 162 sertifikat aset yang berada di Sulawesi Selatan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana) PLN Adi Priyanto disaksikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Bambang Priono bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Rinra, Makassar, Rabu.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan pemerintah akan terus berkomitmen untuk melindungi aset pemerintah, baik dari BUMN maupun BUMD.
"PLN memiliki aset sangat banyak, kita akan berkomitmen untuk melindungi aset pemerintah, baik BUMN dan BUMD dalam menyelesaikan masalah yang ada sesegera mungkin," ujar Sofyan Djalil.
PLN dan ATR/BPN terus bersinergi dalam sertifikasi aset yang dimiliki PLN. Pada tahun 2021, PLN telah menerima sebanyak 22.146 sertifikat baru maupun pembaharuan di seluruh Indonesia.
Maka sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya proses percepatan sertifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan, PLN juga memberikan sarana dan prasarana kepada Kantor ATR/BPN di Propinsi Sulawesi Selatan berupa sarana kerja seperti PC, Laptop, dan Printer sebanyak 75 unit.
Adi Priyanto selaku Direktur Bisnis Regional Sulmapana mengatakan sarana kerja tersebut merupakan apresiasi dan pengakuan atas komitmen yang profesional dari PLN terhadap Kementerian ATR/BPN dan kerja sama yang telah terjalin sampai saat ini.
"Kiranya penyerahan sarana tersebut menjadi kontribusi bagi BPN dalam meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada PLN,” katanya.
Menurut Adi, dengan adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan satu persatu masalah aset dapat terselesaikan.
"Terima kasih kami sampaikan atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan kepada PLN, dalam penyelesaian kendala permasalahan aset dan sertifikasi aset yang dihadapi oleh PLN," ujar Adi.
Sebelumnya, PLN dan Kementerian ATR/BPN melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 12 November 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama seluruh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kementerian ATR/BPN bersama dengan General Manager Unit Induk PLN pada tanggal 27 November 2019 lalu.
Sementara pada tahun 2022, terdapat kurang lebih 1.000 aset PLN yang belum bersertifikat di Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan ATR/BPN bisa berlangsung dengan baik untuk menuntaskan sertifikasi aset PLN yang tersisa.
"Kami tentu akan terus berkoordinasi dan mendukung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat di tengah masyarakat," tambah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Berita Terkait
Yusril yakin Kabinet 100 Menteri tak lagi berulang jika revisi UU Kementerian negara disahkan
Sabtu, 18 Mei 2024 18:41 Wib
Yusril sebut ada wacana jumlah kementerian bertambah jadi 40
Sabtu, 18 Mei 2024 14:49 Wib
Mendagri resmi lantik lima penjabat gubernur termasuk Sulawesi Selatan
Jumat, 17 Mei 2024 12:30 Wib
Menhan Prabowo mengingatkan semua pihak perkuat mitigasi kebencanaan
Kamis, 16 Mei 2024 12:59 Wib
Kemensos dan Dinsos Sulsel lakukan trauma healing di posko pengungsian Luwu
Rabu, 15 Mei 2024 20:55 Wib
Pemerintah mengingatkan visa umrah hanya bisa digunakan hingga 24 Mei 2024
Rabu, 15 Mei 2024 17:00 Wib
Menag mengucapkan selamat memperingati Kenaikan Yesus Kristus
Kamis, 9 Mei 2024 14:32 Wib
AKPY melatih 209 petani sawit Lutra untuk pengembangan SDMPKS
Selasa, 7 Mei 2024 19:15 Wib