
DPRD Sulbar Agendakan Kunjungi Pulau Terluar

Mamuju (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, mengagendakan untuk mengunjungi daerah pulau-pulau terluar yang masuk dalam wilayah pemerintahan provinsi itu.
"Kami telah bersepakat untuk kembali melakukan kunjungan ke wilayah kepulauan yang ada di Sulbar," kata Ketua DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, kunjungan ke wilayah kepulauan tersebut untuk melihat secara dekat kondisi masyarakat yang ada, seperti di Kecamatan Kepulauan Balak-Balakang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur.
"Daerah Kecamatan Balak-Balakang merupakan wilayah pemerintahan Kabupaten Mamuju, namun masih sangat tertinggal. Makanya, DPRD berencana ke daerah itu untuk melihat seperti apa kebutuhan masyarakat setempat," katanya.
Hamzah mengatakan, dalam kunjungan tersebut juga mengajak dari kalangan Pemerintah Provinsi Sulbar.
"Jika memungkinkan kita ajak langsung Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk ikut dalam rombongan nanti," katanya.
Dikatakannya, perjalan ke wilayah kepulauan itu kemungkinan besar dilakukan dengan cara terbang dari Makassar menuju Kota Balikpapan.
"Jika kita berangkat dari Mamuju ke Balak-Balakang dalam bulan ini dengan menggunakan kapal itu sangat berbahaya karena gelombang sangat tinggi. Makanya, kita upayakan kita terbang dari Makassar ke Balikpapan untuk kemudian melanjutkan perjalan dengan kapal laut dari Balikpapan ke Balak-Balakang," katanya.
Ia mengatakan, perjalanan kapal laut dari Balikpapan ke Balak-Balakang lebih cepat karena terbawa arus.
"Jika naik kapal laut dari Mamuju ke Balak-Balakang kita melawan arus sehingga memang tapat perjalanan kapal laut dari Balikpapan ke Balak-Balakang," katanya.
Hamzah menambahkan, perjalanan ke Balak-Balakang sangat penting sehingga pemerintah mampu merekan apa yang menjadi kebutuhan untuk kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan. (T.KR-ACO/A035)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
