Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) untuk tujuh rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
"Ada tujuh panja, dan sudah meminta masukan dan usulan dari setiap fraksi untuk mengisi panja tersebut," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Doli menjelaskan bahwa Komisi II DPR telah menetapkan masing-masing ketua panja dari RUU itu, yakni RUU Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan diketuai Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
RUU Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara diketuai Junimart Girsang, RUU Provinsi Kalimantan Timur diketuai Saan Mustopa, RUU Provinsi Sulawesi Utara diketuai Luqman Hakim, dan RUU Provinsi Sulawesi Tengah diketuai Syamsurizal.
"Selanjutnya akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dan RDPU untuk mendapatkan masukan dan akan melaksanakan rapat panja dalam waktu dekat," kata Doli.
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Pembicaraan Tingkat pertama tujuh RUU tentang provinsi.
Rapat kerja itu juga mendengarkan penjelasan DPR, pandangan dari pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan pandangan dari DPD RI serta penyerahan daftar inventaris masalah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berita Terkait
DPRD umumkan 7 komisoner KPID Sulsel periode 2024-2027
Senin, 6 Mei 2024 6:04 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Kompolnas minta atasan lima oknum polisi terlibat narkoba turut diperiksa
Selasa, 23 April 2024 10:10 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib