Jakarta (ANTARA) - Wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan usulan memperpanjang masa jabatan presiden dapat menciptakan kegaduhan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan rakyat, kata Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Prof. R. Siti Zuhro.
Oleh karena itu, dia meminta para elite politik berhenti menciptakan polemik terkait dengan pemilu karena mereka punya tugas yang lebih penting, di antaranya memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat.
"Mereka ini, baik partai politik, DPR, DPD RI, MPR RI, dan Pemerintah semestinya berhenti mewacanakan topik-topik yang ujung-ujungnya menciptakan polemik dan kontroversi serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan semata," kata Siti Zuhro pada acara diskusi yang digelar secara virtual oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia sebagaimana diikuti di Jakarta, Senin.
Ia lmengingatkan sejarah politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa wacana-wacana kontroversial yang mengancam demokrasi dan semangat reformasi hanya berujung kekacauan (chaos).
"Kalau dipaksakan chaos, rusuh nanti," tegas Siti Zuhro.
Dalam acara itu, dia mengajak seluruh pihak, terutama para elite politik, untuk mengingat kembali amanat reformasi selepas tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Siti Zuhro menjelaskan pembatasan masa jabatan dan pemilu yang digelar sesuai dengan jadwal merupakan upaya untuk memenuhi amanat dan tujuan reformasi, yaitu menciptakan kepastian pada pergantian kepemimpinan di Indonesia.
"Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah bagian dari menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi," terang Siti Zuhro.
Pakar politik BRIN itu lanjut mengingatkan para elite parpol ada banyak masalah yang lebih mendesak untuk dicari solusinya daripada memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu.
"Jadi, tolong dipikirkan tiap statement (pernyataan dari) elite itu terhadap ketenangan, stabilitas politik, keamanan, dan harmoni di tengah masyarakat. Perhatikan dampaknya, perhitungkan, betul-betul ditakar bagaimana dampaknya," tegas dia.
Wacana menunda Pemilu 2024 kembali jadi polemik setelah beberapa pimpinan parpol pendukung pemerintah menyampaikan usulan itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.
Berita Terkait
Proliga 2024 - Popsivo belum terbendung usai hajar Gresik Petrokimia 3-0
Minggu, 19 Mei 2024 20:28 Wib
Korea Utara menjuarai Piala Asia Putri U17 2024 usai tundukkan Jepang
Minggu, 19 Mei 2024 20:23 Wib
Wali Kota Makassar diundang hadiri World Water Forum ke-10 di Bali
Minggu, 19 Mei 2024 18:42 Wib
Asita Sulsel menawarkan paket snorkling Pulau Makassar di MTF 2024
Minggu, 19 Mei 2024 17:44 Wib
Kemenag: Hari ini diberangkatkan 6.956 calon haji RI ke Tanah Suci
Minggu, 19 Mei 2024 15:32 Wib
Kemenag: Sebanyak 49.850 calon haji telah tiba Madinah Arab Saudi
Minggu, 19 Mei 2024 15:13 Wib
Kemendag: Ada kemungkinan peraturan impor direvisi kembali
Minggu, 19 Mei 2024 15:06 Wib
Delapan kloter akan mengawali pemberangkatan dari Madinah ke Makkah 20 Mei 2024
Minggu, 19 Mei 2024 15:04 Wib