Jakarta (ANTARA) - Pejabat pemerintahan Ukraina mengatakan peretas masuk ke situs pemerintah lokal dan menyebarkan berita palsu.
Dinas Komunikasi Khusus dan Perlindungan Informasi Rusia melalui Twitter mengatakan sejumlah situs resmi "otoritas regional dan pemerintahan lokal" diretas dan digunakan untuk menyebarkan kebohongan soal perjanjian untuk mengakhiri perang.
Dikutip dari Reuters, berita palsu yang dimuat di situs tersebut berisi Kiev menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan Moskow.
Dinas menyatakan "musuh" bertanggung jawab atas peretasan ini. Mereka belum memberikan penjelasan soal peretasan ini, belum jelas juga situs apa yang dimaksud.
Rusia membantah menggunakan peretas untuk menyerang musuh, tapi, dokumentasi menunjukkan Kremlin menggunakan mata-mata siber.
Pemerintah Ukraina dan peneliti mengaitkan peretasan yang pernah terjadi sebelumnya ke Belarusia.
Peretasan terhadap situs atau akun pemerintahan sudah pernah terjadi sebelumnya. Peneliti selama beberapa tahun belakangan melacak kelompok bernama "Ghostwriter", yang menerobos masuk situs berita untuk menyebarkan klaim palsu, demikian Reuters dikutip pada Jumat.
Berita Terkait
Website Bawaslu Makassar diretas hacker
Selasa, 18 Juli 2023 16:24 Wib
Telkom membantah klaim hacker soal kebocoran data pelanggan IndiHome
Kamis, 6 Juli 2023 18:40 Wib
Polda Sulsel mengejar empat peretas kartu debit
Sabtu, 10 Juni 2023 5:13 Wib
Akun medsos Kejari Gowa diretas untuk kritisi perkara Sambo
Kamis, 19 Januari 2023 18:28 Wib
Polri sebut Timsus dalami peran pemuda asal Madiun terduga peretasan "Bjorka"
Kamis, 15 September 2022 13:30 Wib
Direktorat Siber Polri masuk tim khusus pencegahan serangan peretas
Selasa, 13 September 2022 12:24 Wib
Lithuania jadi sasaran peretas Rusia karena larang transit ke Kaliningrad
Selasa, 28 Juni 2022 11:26 Wib
Pemimpin Lapsus$ yang membobol Microsoft merupakan remaja 16 tahun
Sabtu, 26 Maret 2022 12:58 Wib