Jakarta (ANTARA) - Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menekan dampak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan lewat penerapan berbagai skema "Welfare to Work" atau mendorong kesejahteraan salah satunya Bantuan Subsidi Upah, kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi.
"Program Bantuan Subsidi Upah di tahun 2020 dan 2021 cukup berhasil menekan angka PHK karena perusahaan cukup terbantu dengan skema program tersebut. Program ini di tahun 2022 akan diteruskan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang baru diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 10 Maret 2022," ujar Sekjen Anwar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Berbicara di acara virtual Presentasi Hasil Studi Kebijakan dan Diskusi "Reformasi Welfare-to-work di Indonesia: Studi Program Kartu Prakerja" pada Senin, Anwar menjelaskan revitalisasi, optimalisasi serta modernisasi berbagai program regular di Kemnaker juga terus dilakukan.
Beberapa di antaranya seperti Karirhub untuk link and match, Skillhub untuk pelatihan kompetensi pekerja, Bizhub untuk pelatihan kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri serta program-program lainnya.
Pembaruan yang tidak kalah penting adalah pengembangan Siapkerja ID sebagai sistem informasi dan aplikasi pelayanan yang menghubungkan angkatan kerja dengan pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi digital.
Penguatan pada sisi organisasi yang mengorkestrasi kebijakan dalam Kemnaker juga dinilai tidak kalah penting.
Untuk itu, Badan Perencanaan dan Pengembangan juga terus berbenah dengan berbagai inovasi dan kreasi yang menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan kebijakan.
"Ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan menjadi pilar dalam pengambilan keputusan-keputusan penting," demikian Anwar Sanusi.
Berita Terkait
Pemerintah akan memperpanjang masa klaim JKP jadi 6 bulan sebagai imbas PPN naik
Senin, 16 Desember 2024 16:30 Wib
Presiden Prabowo umumkan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen
Jumat, 29 November 2024 18:00 Wib
Menkeu gelar rapat bahas kelanjutan operasional BPJS Ketenagakerjaan pada 2025
Kamis, 28 November 2024 21:05 Wib
Bawaslu Makassar jamin perlindungan sosial bagi 2.225 Panwas Pilkada
Sabtu, 16 November 2024 19:04 Wib
Menteri Hukum akan segera menindaklanjuti Putusan MK untuk urus UMP
Senin, 4 November 2024 15:29 Wib
Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan fasilitasi perlindungan jamsos kelembagaan desa
Selasa, 15 Oktober 2024 10:48 Wib
Pjs Bupati Lutim mendorong pekerja di desa jadi peserta BPJamsostek
Jumat, 11 Oktober 2024 16:07 Wib
Disnakertrans Sulsel dan USAID meningkatkan kualifikasi tenaga kerja
Jumat, 4 Oktober 2024 2:31 Wib