Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan cukup kesulitan untuk merealisasikan rencana pembangunan lima rumah sakit (RS) regional yang masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur priode 2018-2023.
"Kemungkinan untuk lima Rumah Sakit Regional akan sulit direalisasikan, mengingat ketersediaan anggaran sangat terbatas," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Arman Bausat dalam rapat kerja bersama Komisi E di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Meski demikian, kata Arman, Pemprov Sulsel akan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan rencana tersebut meski nantinya hanya bisa merealisasikan tiga RS regional hingga masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sudirman berakhir pada pertengahan tahun 2023.
Sejauh ini, progres pembangunan RS Regional sedang berlangsung di Kabupaten Bone dan telah dilaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking), setelah direncanakan pemasangan pondasi pada awal Juli 2022. Anggaran tahap pertama disiapkan senilai Rp110 miliar lebih dan telah ditenderkan.
"Kita sudah lelang, dan pemenangnya kemarin itu sudah kita umumkan pada pertengahan Juni. Dari Pagu (plafon anggaran) disiapkan Rp110 miliar ditawar Rp97 miliar," sebutnya.
Mantan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi ini berharap akhir Desember 2022 persentase fisik rumah sakit Regional itu sudah mencapai 66 persen. Harapannya, bisa dioperasionalkan pada akhir tahun ini. Sedangkan untuk RS Regional ketiga belum dipastikan lokasi di kabupaten mana.
Saat ditanyakan bagaimana dengan Rumah Sakit Ainun Habibie di Kota Parepare disebut-sebut sebagai salah satu RS Regional, ia mengatakan Pemprov Sulsel sebelumnya telah memberikan bantuan anggaran Rp75 miliar pada tahun 2019 kala itu oleh eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Menanggapi penyampaian itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel Ady Ansar mengatakan Pemprov bisa mengalihkan bantuan keuangan karena sifatnya tidak wajib. Sehingga bantuan anggaran bisa dialokasikan pada pembangunan RS regional dan tidak ada alasan lambatnya pembangunan karena tidak ada anggaran.
"Saya rasa tidak bisa diterima kalau hanya tiga RS Regional bisa diselesaikan. Karena ini sudah menjadi produk Perda dan disepakati bersama. Dibutuhkan sekarang bagaimana kesiapan teman-teman dinas melaksanakannya," ujar Ady menekankan.
Politisi asal Fraksi Nasdem ini juga mempertanyakan dimana saja RS regional itu dibangun selain di Kabupaten Bone, untuk mendapat gambaran di waktu masa jabatan gubernur yang sangat terbatas dan di mana saja lokasi di kabupaten.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel lainnya Andi Mangunsidi pada kesempatan itu merasa pesimis Pemprov Sulsel dapat menyelesaikan pembangunan lima RS Regional yang dijanjikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) priode 2018-2023 sesuai dalam program RPJMD yang diprogramkan selama lima tahun.
Berita Terkait
Aktivis difabel: Pekerja difabel terus dibayangi PHK sepihak
Rabu, 1 Mei 2024 21:52 Wib
Kemenkumham Sulsel monitoring layanan pengaduan di Lapas Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:35 Wib
Polda Sulsel tangkap oknum ASN Jeneponto diduga jual Sabu
Rabu, 1 Mei 2024 20:06 Wib
Pj Ketua PKK Sulsel serahkan sejumlah bantuan pada HUT ke-161 Jeneponto
Rabu, 1 Mei 2024 20:03 Wib
Perkemi Sulsel sarankan pengurangan atlet untuk PON XXI Aceh-Sumut
Rabu, 1 Mei 2024 19:10 Wib
Kejati Sulsel ajak santri Ponpres DDI Abrad Makassar jauhi narkoba
Rabu, 1 Mei 2024 19:09 Wib
KONI Sulsel berharap anggaran operasional untuk PON XXI segera cair
Rabu, 1 Mei 2024 18:50 Wib
Prevalensi stunting di Pinrang Sulsel turun 3,3 persen pada 2023
Rabu, 1 Mei 2024 17:51 Wib