Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan bahwa aturan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah konstitusional.
“Keserentakan pemilu yang itu sudah dipertimbangkan di dalam putusan-putusan sebelumnya,” kata Fajar dalam diskusi daring Gelora Talks bertajuk "Menyoal Putusan MK Atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas", Jakarta, Rabu (13/7).
Fajar mengatakan penjelasan tafsir konstitusional MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak sudah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Ia juga menjelaskan bahwa pada perkembangan selanjutnya di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menjelaskan beberapa kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Itu sudah dipertimbangkan semua pilihan penafsiran itu,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Tim Kuasa Hukum Partai Gelora Untuk Judicial Review Said Salahudin mengatakan bahwa uji materi terkait penyelenggaraan Pemilu serentak yang diajukan pihaknya ke MK memiliki relevansi dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
“Alternatifnya adalah dengan memisahkan kembali Pileg dengan Pilpres,” terang Said.
“Kalau Pileg diselenggarakan lebih dulu, partai mana yang dapat kursi dan suara di Pemilu 2024 maka mereka inilah yang diberi hak untuk mengusulkan walaupun masih pakai presidential threshold,” sambungnya.
Sebelumnya pada Kamis (7/7) lalu, MK menolak permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan Partai Gelora terkait keserentakan Pemilu, yang mengusulkan pemisahan waktu penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MK tegaskan keserentakan penyelenggaraan pemilu konstitusional
Berita Terkait
Kuasa hukum PPP: Ada perpindahan suara ke Partai Garuda di tiga Dapil Banten
Senin, 29 April 2024 14:04 Wib
MK mulai menggelar sidang perdana perkara PHPU Pileg 2024
Senin, 29 April 2024 11:41 Wib
Pengajuan kasasi dan PK di MA secara elektronik diberlakukan mulai 1 Mei 2024
Minggu, 28 April 2024 13:17 Wib
Pelajaran berharga dari putusan perkara PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:54 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib
Bawaslu Sulsel : Tiak ada aduan Pj Gubernur disebut MK bagikan bansos
Selasa, 23 April 2024 19:23 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Yusril sambangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 13:06 Wib