New York (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB pada Rabu (21/12) mendesak junta Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.
Resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar".
Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, China dan India abstain dalam pemungutan suara.
Resolusi itu juga menuntut "segera diakhiri segala bentuk kekerasan" di seluruh Myanmar.
Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta "untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang," termasuk Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.
Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.
Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.
Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil "tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir".
Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat."
Sumber: Kyodo-OANA
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB keluarkan resolusi desak Myanmar bebaskan Suu Kyi
Berita Terkait
Yusril yakin Kabinet 100 Menteri tak lagi berulang jika revisi UU Kementerian negara disahkan
Sabtu, 18 Mei 2024 18:41 Wib
MPR RI mengapresiasi Majelis Umum PBB dukung keanggotaan penuh Palestina
Minggu, 12 Mei 2024 11:00 Wib
Sekjen PBB: Situasi Rafah ada di ujung tanduk
Sabtu, 11 Mei 2024 0:41 Wib
Sekjen PBB: Serangan darat Israel ke Kota Rafah "tak dapat diterima"
Selasa, 7 Mei 2024 11:35 Wib
Korut mengecam AS karena mencari alternatif sanksi nuklir PBB
Minggu, 5 Mei 2024 12:43 Wib
DK PBB menyuarakan keprihatinannya atas kekerasan di Fashir Sudan
Minggu, 28 April 2024 17:57 Wib
PBB: Butuh 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan di Gaza
Sabtu, 27 April 2024 20:05 Wib
Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB
Rabu, 24 April 2024 16:04 Wib