Mencermati kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa bangsa Indonesia bisa merayakan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia  pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara," kata Jokowi.

Perayaan HUT Ke-79 RI tersebut di IKN menunjukkan bahwa roda Pemerintahan Pusat Indonesia secara resmi sudah mulai berjalan di ibu kota baru, sekaligus menandakan tahap transisi perpindahan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Aparatur sipil negara (ASN) sebagai unsur paling vital dalam menggerakkan roda pemerintahan pusat di IKN tentunya telah dipersiapkan untuk ikut pindah dan siap bekerja di kota berkonsep smart forest city tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB), rencananya sekitar 100 ribu ASN dari berbagai kementerian/lembaga negara akan dipindahkan secara bertahap ke IKN mulai awal tahun 2024 hingga 2029.

Total ASN yang akan dipindahkan ke IKN itu terdiri atas 956 pejabat negara, 3.264 pimpinan tinggi, dan 95.803 ASN fungsional yang meliputi ASN milenial dengan rentang usia 20 sampai dengan 39 tahun sebanyak 47,86 persen, disusul ASN berusia 40--49 tahun sebanyak 28,81 persen, ASN 50--60 tahun sebanyak 19,83 persen, dan ASN di atas 60 tahun sebanyak 3,5 persen.

Pemerintah akan menanggung ASN bersama keluarganya (jika ASN itu sudah berkeluarga atau menikah) yang akan dipindahkan ke ibu kota baru tersebut dengan tanggungan satu orang ASN, satu pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

Rencananya, ASN kementerian/lembaga negara yang dipindahkan ke IKN dibagi beberapa klaster. Kelompok pertama yang dipindahkan merupakan klaster inti pemerintahan, yakni Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian kementerian koordinator (kemenko) hingga kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar IKN, alat pertahanan dan keamanan negara, lembaga negara independen, serta badan publik seperti Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan rencana kepindahan ASN ke IKN Nusantara dimulai pada 2024, tentunya kesiapan infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih, konektivitas jalan dan jembatan, serta hunian bagi para ASN harus dibangun secara matang.

Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur dasar di IKN Nusantara sejauh ini yang dipersiapkan dan dibangun oleh Kementerian PUPR ?

Infrastruktur air
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan ketersediaan air adalah faktor paling penting dalam membangun suatu daerah. Bendungan Sepaku Semoi merupakan infrastruktur dasar yang harus dibangun paling awal dalam pembangunan IKN Nusantara.

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sekarang ini111 sudah 82,5 persen. Saat ini sedang dilakukan peninggian bendung utama yang kurang 4 meter dan diharapkan bisa selesai dan impounding sekitar bulan Juni tahun ini.

Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik, sebanyak 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter/detik.

Dengan demikian akan tersedia total suplai air baku sebanyak 5.000 liter/detik untuk proyeksi sekitar 2 juta penduduk IKN hingga tahun 2035.

Setelah tahun 2035, Kementerian PUPR akan membangun juga Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kapasitas 4.300 liter/detik untuk menambah pasokan air baku hingga tahun 2045.

Rencana pemenuhan kebutuhan air baku tersebut nantinya bukan hanya untuk wilayah KIPP, namun juga untuk seluruh sembilan wilayah pengembangan IKN Nusantara dengan total luas lahan 256 ribu hektare.

Konektivitas
Selain infrastruktur air, sarana dan prasarana jalan sebagai infrastruktur dasar konektivitas juga penting dalam mewujudkan IKN Nusantara, khususnya KIPP untuk layak dihuni ASN pada tahun depan.

Salah satunya penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku untuk mendukung konektivitas menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Saat ini telah selesai pekerjaan Segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 km dan sisanya Segmen 4 masih tahap konstruksi.

Selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sudah teken kontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.

Di samping itu, juga dilakukan pembangunan Jalan Tol Akses IKN yang tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di Km 11. Saat ini tengah diselesaikan tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju Ibu Kota Negara yang ditargetkan selesai 2024.

Hunian ASN
Infrastruktur dasar lainnya yang penting untuk disiapkan adalah hunian ASN serta gedung-gedung pemerintahan di KIPP IKN Nusantara.

Progres konstruksi penyiapan KIPP IKN Nusantara Tahap I saat ini mencapai 62,34 persen, dengan clearing site area Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 3,59 persen, kemudian pembangunan Kantor Presiden 1,83 persen, dan proses konstruksi Gedung Sekretariat Presiden serta bangunan pendukung konstruksinya mencapai 2,75 persen.

Untuk hunian ASN, Pemerintah akan membangun apartemen melalui dua skema pembiayaan, yakni APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Apartemen ASN dengan skema KPBU telah ada tiga investor yakni Korea, China, Summarecon Indonesia yang sedang melakukan studi bagi pembangunan apartemen ASN, sedangkan apartemen ASN dengan skema APBN telah diusulkan oleh Kementerian PUPR dan menunggu respons dari Kementerian Keuangan.

Rencananya, apartemen untuk rumah dinas ASN tersebut akan memiliki berbagai tipe sesuai dengan tingkat kepangkatan dengan tipe minimal untuk jabatan fungsional memiliki luas 98 meter persegi, tipe apartemen untuk eselon III seluas 190 meter persegi, dan tipe untuk eselon II seluas 290 meter persegi.

Dengan melihat progres konstruksi yang sedang berjalan saat ini, diharapkan perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan di IKN Nusantara.

Sejumlah infrastruktur dasar yang dalam kondisi siap dioperasikan atau dalam progres konstruksi yang kini telah mencapai persentase signifikan, menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam membangun IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia.

Tulisan ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Melihat kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara