Mamuju (ANTARA Sulsel) - Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat diminta tidak melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat dalam proyek nasional (Prona) pengurusan sertifikat tanah.
"Kami harapkan tidak ada lagi pejabat pertanahan di Provinsi Sulbar, yang seringkali melakukan pungli dalam hal pengurusan prona sertifikat tanah bagi masyarakat," kata ketua rombongan komisi II DPR-RI, Markus Nari, saat berkunjung di Mamuju, Rabu.
Komisi II DPR-RI melakukan dialog dengan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, membahas persoalan sengketa lahan antara masyarakat di Sulbar, serta melakukan evaluasi pelaksanaan prona pengadaan sertifikat tanah yang diadakan BPN Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan, prona sertifikat tanah di Sulbar itu digratiskan sesuai dengan kebijakan pemerintah jadi tidak boleh lagi ada pungli didalam pengurusannya karena itu akan mencedrai hak masyarakat.
"Prona untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat membangun daerahnya dengan mengelola lahannya menjadi sumber pendapatan ekonomi jadi jangan dipungut lagi itu akan merugikan masyarakat dan melawan kebijakan pemerintah," katanya.
Ia berharap kepada masyarakat yang dikenakan pungli melaporkan kepada yang berwajib jika dikenakan pugli dalam pengurusan prona pengadaan sertifikat tanah itu.
Menurut dia, di sulbar tahun ini akan dilaksanakan pengadaan prona bagi lahan masyarakat dengan luas sekitar 12.600 hektare tersebar di lima Kabupaten di Sulbar.
Ia berharap pelaksanaan prona tersebut dapat berjalan lancar sesuai aturan tanpa ada pungli dalam pelaksanaannya.
Editor : Agus Setiawan
Berita Terkait
Pemkab-BPN Sidrap serahkan 126 SHM ke pelaku UMKM agar produksi meningkat
Selasa, 23 April 2024 19:25 Wib
AHY akan kunjungan kerja ke berbagai daerah ungkap kejahatan pertanahan
Selasa, 16 April 2024 13:39 Wib
AHY fokus mempercepat sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia
Selasa, 16 April 2024 13:22 Wib
AHY: Persoalan lahan di IKN harus dituntaskan
Kamis, 7 Maret 2024 13:16 Wib
AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada 2025-2029
Kamis, 7 Maret 2024 12:45 Wib
AHY temui Prabowo di Kantor Kemenhan
Selasa, 5 Maret 2024 17:35 Wib
Kejagung dan Kementerian ATR/BPN bersinergi berantas mafia tanah
Selasa, 5 Maret 2024 13:13 Wib
AHY mengaku sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi Menteri ATR
Rabu, 21 Februari 2024 15:27 Wib