Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menyampaikan hal yang perlu digarisbawahi dalam menyelesaikan kekerasan di Papua adalah pendekatan-pendekatan humanis oleh aparat penegak hukum.
“Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, melainkan pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah (adalah) cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” kata Boy Rafli dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, Selasa.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Boy menegaskan penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.
Boy menambahkan, dalam penerapan UU Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
BNPT RI melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media.
Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Boy Rafli juga berharap, ke depannya, deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.
“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua,” ujarnya menambahkan.
Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.
Sebelumnya, BNPT RI juga telah meresmikan Warung NKRI ke-24 di Lumbung Kopi Papua The Hele’yo Sentani, Papua (20/3).
Warung ini akan menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan untuk mengingat kembali nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Harapannya, Warung NKRI dapat mendorong kesatuan dan persatuan di tanah Papua.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT sampaikan perlu pendekatan humanis oleh penegak hukum di Papua
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulbar sebut RPJPD perhatikan perubahan wilayah
Kamis, 4 Januari 2024 20:14 Wib
Panglima TNI menggunakan pendekatan "smart power" atas serangan KKB
Jumat, 1 Desember 2023 14:05 Wib
Panglima TNI mencanangkan pendekatan "smart power" di Tanah Papua
Rabu, 22 November 2023 15:50 Wib
Komnas HAM mengedepankan pendekatan HAM tangani TPPO
Selasa, 7 November 2023 13:29 Wib
Luhut mengakui pendekatan penanganan konflik Rempang kurang pas
Selasa, 19 September 2023 13:17 Wib
Indonesia mengusung pendekatan fleksibel dalam digitalisasi di G20 India
Senin, 21 Agustus 2023 11:20 Wib
Ketua MPR : Penyelesaian persoalan KKB di Papua harus gunakan pendekatan kebudayaan
Rabu, 16 Agustus 2023 12:29 Wib
PDI Perjuangan terus melakukan pendekatan dengan Golkar dan PKB
Jumat, 7 Juli 2023 1:09 Wib