Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan Pemerintah perlu lebih transparan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia.
"Kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan itu perlu dijaga sehingga dalam penanganan kebocoran data perlu di kedepankan transparansi-nya. Sehingga masyarakat melihat ada ketegasan dari regulator dan ini menunjukkan integritas (Pemerintah) kepada publik," kata Ardi dalam diskusi lewat siniar di Jakarta, Sabtu.
Ardi mengatakan selama ini dalam kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir, Pemerintah belum terbuka dalam hal penanganan kasus-kasus tersebut dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, ia berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur lewat regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa Pemerintah masih melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
"Kita sudah punya regulasinya, tinggal bagaimana Pemerintah berani ambil langkah yang tegas jika ada kebocoran data. Karena kasus kebocoran data itu masalahnya bukan hanya data saja tapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah,"ujar Ardi.
Selain menyiapkan anggaran dan regulasi untuk memastikan keamanan data warga negara Indonesia aman di ruang digital, Ardi juga mengingatkan agar pemerintah bisa menjaga komunikasi yang baik dengan para pakar teknologi dan industri.
Dengan demikian, Pemerintah dapat mengetahui perkembangan teknologi dari sisi keamanan siber dan bisa menyiapkan langkah-langkah preventif yang sesuai dalam menjaga keamanan publik dan privasi masyarakat di ruang digital.
"Kehadiran negara perlu ditingkatkan, harus bisa terhubung selalu dengan para praktisi di industri sehingga kita bisa bertukar pikiran antara pelaku industri dan negara. Belajar dari pengalaman orang lain sehingga keamanannya lebih baik," tambah Ardi.
Berita Terkait
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Kebocoran data pada badan publik harus jadi perhatian bersama
Selasa, 19 Desember 2023 16:15 Wib
Bawaslu RI dan Polri terus koordinasi membahas kebocoran data DPT Pemilu
Jumat, 8 Desember 2023 6:38 Wib
KPU jamin data pemilih Pemilu 2024 aman dari kebocoran sistem
Sabtu, 2 Desember 2023 14:49 Wib
Bawaslu sedang kaji dugaan pelanggaran kebocoran data DPT Pemilu 2024
Sabtu, 2 Desember 2023 14:40 Wib
KPU memastikan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 aman dari peretasan
Sabtu, 2 Desember 2023 14:39 Wib
Menkominfo instruksikan Ditjen Aptika menelusuri dugaan data DPT bocor
Sabtu, 2 Desember 2023 7:20 Wib
Andika Perkasa khawatir data pemilih yang dibobol diguanakan untuk intervensi KPU
Rabu, 29 November 2023 15:56 Wib