Mamuju (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah kabupaten (pemkab) menggelar High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi daerah, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi.
"Kegiatan ini menjadi forum bagi seluruh pemkab dan TPID, membangun komunikasi yang baik, menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh pada momentum HLM yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, Selasa.
Kegiatan itu diikuti seluruh pemerintah kabupaten dan dan TPID se -Sulbar serta sejumlah unsur forkopimda di daerah itu.
Zudan mengatakan salah satu penyumbang inflasi di Sulbar adalah ikan, namun yang menjadi persoalan adalah tidak adanya pabrik es dan gudang pendingin atau cold storage di daerah itu.
Sehingga perlu menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD.
"RKPD yang sedang disusun sekarang dan APBD 2024, inflasi dianggarkan, dicadangkan pada belanja tak terduga. Belanjakan untuk gudang pendingin, pabrik es dan pusat-pusat pertumbuhan. Kolaborasi pemprov dan kabupaten itu penting agar bisa nyambung," ujarnya.
Menurut Zudan, dengan kekompakan seluruh pemda dan TPID akan dapat menyelesaikan permasalahan inflasi, termasuk masalah stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak dan anak putus sekolah dengan baik.
"Mari, TPID bersama kepala daerah terus mendorong inflasi ini terkendali. Saya optimistis masalah stunting, perkawinan anak, kemiskinan dan anak putus sekolah Itu bisa diatasi dengan kekompakan. Kita samakan frekuensinya, provinsi kerjakan apa dan kabupaten mengerjakan apa," jelasnya.
Penjabat Gubernur Sulbar ini kembali mengingatkan agar dalam menjalankan tugas,.penting memperhatikan manajemen risiko.
"Kuncinya menjaga internal dan memastikan kinerja dirasakan langsung masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulbar Masriadi Nadi Atjo menyampaikan bahwa HLM secara rutin dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun.
"Tujuannya menetapkan langkah-langkah kongkrit dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi," ujar Masriadi.
Provinsi Sulbar lsaat ini berada pada urutan ketiga inflasi terendah se Indonesia, yakni sebesar 2,28 persen, dan selama.sembilan bulan berturut-turut masih di bawah nasional.
"Ini berkat kerja sama semua pihak. Diharapkan kebersamaan dapat tetap berlanjut dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," kata Masriadi.
