Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (7/8).
Komisioner Bawaslu Totok Hariyono mengatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang tidak kunjung diberikan atau masih terbatas.
"Iya, soal akses Silon," ujar Totok saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa.
Rencana Bawaslu untuk melaporkan KPU ke DKPP memang sudah ingin dilakukan sejak lama. Namun, Bawaslu masih melakukan kajian mendalam.
Sementara itu, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan adanya aduan yang disampaikan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh KPU.
"Betul, aduan sudah disampaikan ke DKPP kemarin, Senin 7 Agustus 2023 sore pukul 15.30 WIB. Saat ini masih diproses," kata Sandi.
Ia menjelaskan aduan Bawaslu langsung diproses DKPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada tahap awal, pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi terlebih dulu.
"Mekanisme penangan aduan yang masuk ke DKPP diatur dalam peraturan DKPP tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu," tambahnya.
Apabila sudah memenuhi syarat administrasi, sambung Sandi, DKPP akan melanjutkannya ke tahap verifikasi materiil.
Adapun sampai berita ini dinaikkan, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja belum kunjung memberikan keterangan terkait perkara yang diadukan ke DKPP.
Berita Terkait
Bawaslu RI minta jajarannya di daerah hati-hati buat keputusan jelang Pilkada 2024
Sabtu, 16 November 2024 13:28 Wib
DPR RI menyiapkan UU soal tekstil
Jumat, 15 November 2024 12:52 Wib
Presiden RI Prabowo tiba di Istana Negara Peru disambut pasukan jajar kehormatan
Jumat, 15 November 2024 12:06 Wib
RI mengantongi pendanaan hijau Rp20,15 triliun dari KfW Jerman untuk sektor kelistrikan
Jumat, 15 November 2024 9:56 Wib
Kementerian PANRB dan BPK bersinergi untuk tingkatkan kinerja pemerintah
Jumat, 15 November 2024 8:52 Wib
Anggota Komisi I DPR Ri sebut fokus RUU TNI soal usia pensiun dan pos jabatan
Kamis, 14 November 2024 18:24 Wib
Komisi VII DPR mengingatkan PT KIMA perhatikan ekonomi masyarakat
Kamis, 14 November 2024 17:49 Wib
Komisi XII DPR RI sidak Rutan Salemba terkait tujuh tahanan kasus narkoba kabur
Kamis, 14 November 2024 10:43 Wib