Pinrang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), memperkuat kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga 15 persen tahun ini.
"Berkat kolaborasi OPD akhirnya kami dapat menurunkan prevalensi stunting dan berharap tahun ini dapat turun di angka 15 persen," kata Bupati Pinrang HA Irwan Hamid di Pinrang, Rabu, saat menerima kunjungan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Rizal Damanik yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin.
Pada 2022, lanjut Irwan, prevalensi stunting di Kabupaten Pinrang turun sebesar 3,6 persen dari dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 20,9 persen. Hal itu, kata dia, merupakan kerja kolaboratif yang baik dari lintas OPD dalam menurunkan stunting.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPKBP3A)Kabupaten Pinrang Ramli Yunus, Bupati Irwan juga menyinggung soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati meminta PPPK asal Kabupaten Pinrang yang sudah diterima agar tetap ditempatkan di kabupaten itu tanpa harus ditempatkan di luar Provinsi Sulsel.
"Kami meminta kebijakan dari BKKBN Pusat, untuk tenaga PPPK yang asli Kabupaten Pinrang untuk bisa ditempatkan sebagaimana wilayahnya. Hal ini karena ada beberapa yang tinggal dua tahun pensiun harus ditempatkan di luar Sulsel. Padahal di kabupaten kami (Pinrang) masih membutuhkan tenaga mereka," ujarnya.
Deputi Lalitbang BKKBN Rizal Damanik mengapresiasi strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang dalam menurunkan prevalensi stunting.
Dia berharap pemkab tetap menjaga soliditas dan kolaborasi di lingkungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Pinrang dalam menurunkan stunting menuju target nasional 14 persen tahun 2024.
Terkait penempatan PPPK, Damanik mengatakan hal itu sudah ditetapkan. "Melihat kondisi rii di lapangan memang diperlukan perjanjian ulang untuk penempatan dan hal ini pun sudah dibahas dalam Rapim BKKBN Pusat serta akan dibicarakan dengan Menteri PAN-RB," katanya.
Adapun PPPK asal Kabupaten Pinrang yang mengusulkan pengunduran diri, Damanik menyarankan agar dipertimbangkan kembali. Pasalnya, hal ini akan berkaitan dengan kuota PPPK tahun berikutnya.
Baca juga: BKKBN Sulsel lakukan penguatan KIE untuk tekan prevalensi stunting
Berita Terkait
BKKBN Sulsel berdayakan ekonomi keluarga berisiko stunting di Jeneponto
Selasa, 7 Mei 2024 13:40 Wib
Dinsos Sulsel bantu BKKBN sosialisasikan Gerakan Peduli Stunting
Minggu, 7 April 2024 2:16 Wib
BKKBN RI kembalikan 114 PPPK formasi 2022 untuk bertugas di Sulsel
Senin, 12 Februari 2024 20:50 Wib
BKKBN Sulsel melakukan penguatan program Dashat di Kampung KB
Kamis, 8 Februari 2024 1:00 Wib
BKKBN sosialisasikan program "piring nasimu" guna tekan angka stunting
Jumat, 2 Februari 2024 18:56 Wib
BKKBN Sulsel mengoptimalkan upaya penurunan stunting
Sabtu, 27 Januari 2024 1:04 Wib
BKKBN Sulsel melibatkan remaja sebagai promotor pencegahan stunting
Rabu, 24 Januari 2024 0:30 Wib
Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu
Minggu, 21 Januari 2024 11:37 Wib