Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menawarkan insentif fiskal bagi investor yang berminat membangun proyek “food estate” atau lumbung pangan terintegrasi di Merauke, Papua Selatan, setelah proyek tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kalau KEK sebenarnya dalam konteks ini lebih kepada insentif fiskal, supaya nanti, kalau ada orang yang berminat investasi di sana tentunya ya secara insentif fiskalnya sudah ikut paket KEK. Jadi nanti KEK pangan dan energi,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan “food estate” Merauke juga masih menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Ke depannya, “food estate” Merauke akan dikelola seperti halnya Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, yakni dikelola pemerintah namun dengan melibatkan swasta untuk membangun sejumlah industri di kawasan tersebut.
Pemerintah dalam rapat pada Selasa ini menetapkan “food estate” Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk produksi padi dan tebu.
Tiko mengatakan kemungkinan besar BUMN pangan seperti PT PTPN Persero akan terlibat dalam pengelolaan “food estate” Merauke itu.
Luas lahan KEK “food estate” Merauke diperkirakan bisa mencapai dua juta hektar. Namun, dalam tahap awal, pembangunan “food estate” di Merauke akan mencakup 200 ribu hektar.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan bahwa pembangunan lumbung pangan atau food estate tidak semudah yang dibayangkan, karena produksi pada kali pertama biasanya gagal.
Jokowi menyatakan tetap akan membangun lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, lumbung pangan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam produksi, mengingat negara-negara kawasan dan global sedang menghadapi krisis tersebut.
Indonesia pada tahun ini dilanda penurunan produksi pangan karena cuaca ekstrem El Nino. Untuk komoditas beras, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan hingga 1,2 juta ton dari target produksi 30 juta ton.
Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan produksi pangan pada musim tanam selanjutnya guna menangkal krisis pangan, sekaligus mengamankan kuota impor untuk menjamin pasokan pangan di dalam negeri.
