Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealisasikan redistribusi tanah mencapai seluas 3,9 juta hektare (ha) hingga akhir Oktober 2023.
"Redistribusi tanah yang sudah kami realisasikan terdiri dari tanah terlantar sekitar 1,3 juta hektare dan kawasan hutan 2,6 juta hektare," kata Menteri ATR/BPN Hadi Thahjanto dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Kerja Nasional Reformasi Agraria 2023 di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan redistribusi tanah berupa pelepasan kawasan hutan dan tanah terlantar ditargetkan mencapai seluas 4,5 juta hektare dan sudah direalisasikan seluas 3,9 juta ha.
Dari luas tanah yang sudah redistribusi, kata dia, terdapat 8,7 persen yang sudah diberikan sertifikat atau tidak bermasalah (clean and clear).
Hadi Thahjanto mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah mempercepat redistribusi tanah dengan membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait.
"Yang lain (tanah yang belum diredistribusikan) akan kita bentuk satgas untuk bisa kita selesaikan clean and clear dan kemudian bisa masuk pada sertifikasi tanah," katanya.
Upaya percepatan ini merupakan bagian dari Reforma Agraria untuk mengatasi kemiskinan ekstrem serta memenuhi hak-hak masyarakat Indonesia.
Reforma Agraria merupakan proses penataan ulang susunan atau restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah.
Rakernas Reformasi Agraria 2023 dihadiri Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, serta diikuti ratusan kepala daerah secara langsung maupun virtual.
Berita Terkait
Bank Tanah dan Polri sepakat bersinergi dalam tugas pengelolaan tanah
Sabtu, 27 April 2024 10:40 Wib
Menko Polhukam ungkap mayoritas pengaduan masyarakat soal sengketa lahan
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Cawapres Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim
Minggu, 21 Januari 2024 21:26 Wib
Kesbangpol perkuat pengawasan mencegah potensi konflik sosial di Sulbar
Sabtu, 25 November 2023 21:15 Wib
Bandara IKN Nusantara dibangun di atas HPL Badan Bank Tanah
Rabu, 1 November 2023 13:51 Wib
Tim Reformasi Hukum mengusulkan moratorium penempatan TNI/Polri di obvitnas
Sabtu, 16 September 2023 1:05 Wib
Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan sertifikasi lahan di Sulbar
Jumat, 1 September 2023 8:04 Wib
Sekdaprov : Reforma agraria untuk tingkatkan investasi Sulbar
Jumat, 11 Agustus 2023 5:34 Wib