BPJS Bayarkan Dana Kesehatan Rp36,2 Miliar/Bulan

Kamis, 27 Februari 2014 15:07 WIB

Kepala Pusat Pembiyaaan dan Pelayanan Kemenkes Dr Donald Pardede (tengah) memberikan penjelasan pada Konfrensi Pers Jaminan Kesehatan Nasional di Grand Hotel Clarion, Makassar, Kamis (27/2). ANTARA FOTO/Darwin Fatir

"Untuk mendapatkan manfaat JKN, calon peserta harus mendaftarkan terlebih dahulu di loket-loket BPJS setempat," ujarnya.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membayarkan dana kesehatan rata-rata Rp36,2 miliar per bulan.

"Dana tersebut dibayarkan untuk warga yang berobat di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, Kemenkes Dr Donald Pardede pada Jumpa pers tentang Jaminan Kesehatan Nasional di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, total dana kesehatan sendiri yang bersumber dari APBN mencapai Rp42 triliun. Karena itu, program kesehatan masih memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki program dan memberikan pembiayaan.

Berdasarkan data Kemenkes diketahui jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk warga miskin mencapai 86,4 juta orang secara nasional. Sedangkan khusus Sulsel tercatat sebanyak 2.944.924 orang.

"Untuk mendapatkan manfaat JKN, calon peserta harus mendaftarkan terlebih dahulu di loket-loket BPJS setempat," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya JKN itu karena setiap orang memiliki resiko jatuh sakit, dan biayanya bisa sangat tinggi, sehingga menjadi beban. Dilatarbelakangi hal itu, maka JKN memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia agar tidak mengalami goncangan sosial yang mendorong pasien dan keluarganya ke jurang kemiskinan, karena sakit.

Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat layanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah diterbitkan.

Dalam pelaksanaan program JKN menjelang dua bulan ini, diakui masih ditemukan beberapa permasalahan. Pemerintah terus berusaha menyempurnakan program tersebut hingga lima tahun ke depan. FC Kuen

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.