Makassar (ANTARA) - Inspektur Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM R.I, Ika Yusanti mengharapkan partisipasi dan keterlibatan pegawai untuk menghindari benturan kepentingan dengan melaporkan melalui atasan langsung atau lewat aplikasi whistle Blowing System (WBS).
"Benturan Kepentingan merupakan situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Hal ini dapat menyebabkan tugas tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak tertentu," kata Ika pada kegiatan pencegahan gratifikasi yang dihadiri Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro Makassar, pada Senin malam (27/5).
WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
Menurut Ika, benturan kepentingan harus betul-betul dipahami oleh seluruh pegawai utamanya para pejabat.
Dia menambahkan, hal yang menjadi sumber konflik kepentingan antara lain hubungan Afiliasi, Gratifikasi, Kekuasaan/Kewenangan, rangkap jabatan, kelemahan sistem dan kepentingan pribadi.
"Hal diatas perlu untuk menjadi perhatian kita semua agar dapat menghindari konflik kepentingan. Dan apabila konflik kepentingan tidak ditangani maka berpotensi meningkatkan tindak pidana Korupsi," katanya.
Ika pada kegiatan tersebut juga memberikan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ada beberapa catatan yang di paparkan oleh Ika yang harus menjadi perhatian Satker yang di usulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Salah satunya yakni terkait Inovasi yang betul - betul memberikan dampak perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.(*/Inf)
Berita Terkait
![Penyelenggara Pilkada mengharapkan dukungan media bantu tangkal hoaks](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-00.32.22.jpeg)
Penyelenggara Pilkada mengharapkan dukungan media bantu tangkal hoaks
Sabtu, 27 Juli 2024 0:07 Wib
![Bapenda Makassar gandeng BI Sulsel mempermudah layanan pembayaran PBB](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_2204_19239.jpg)
Bapenda Makassar gandeng BI Sulsel mempermudah layanan pembayaran PBB
Jumat, 26 Juli 2024 21:35 Wib
![DJBC : Neraca perdagangan ekspor-impor Sulsel surplus Rp5,3 triliun](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1718_08724_1.jpg)
DJBC : Neraca perdagangan ekspor-impor Sulsel surplus Rp5,3 triliun
Jumat, 26 Juli 2024 19:32 Wib
![DJBC Sulbagsel: Penerimaan cukai semester I 2024 capai Rp210,29 miliar](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1718_08724.jpg)
DJBC Sulbagsel: Penerimaan cukai semester I 2024 capai Rp210,29 miliar
Jumat, 26 Juli 2024 17:21 Wib
![Pansus RPJPD DPRD Sulsel kunker ke Takalar membahas sinkronisasi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/1721971678.jpeg)
Pansus RPJPD DPRD Sulsel kunker ke Takalar membahas sinkronisasi
Jumat, 26 Juli 2024 16:03 Wib
![Dinkes Sulsel dorong peningkatan deteksi dini kanker payudara](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/IMG-20240726-WA0005_2.jpg)
Dinkes Sulsel dorong peningkatan deteksi dini kanker payudara
Jumat, 26 Juli 2024 16:01 Wib
![DJPb : Belanja negara di Sulsel terealisasi Rp25,92 triliun hingga Juni 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1617_17997.jpg)
DJPb : Belanja negara di Sulsel terealisasi Rp25,92 triliun hingga Juni 2024
Jumat, 26 Juli 2024 15:59 Wib
![Bawaslu Sulsel paparkan hasil pengawasan coklit 24 daerah](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/25/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-22.48.32.jpeg)
Bawaslu Sulsel paparkan hasil pengawasan coklit 24 daerah
Jumat, 26 Juli 2024 9:23 Wib