Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan tidak pernah menutup mata pada kasus-kasus yang menimpa perusahaan milik negara.
"Dalam menangani kasus-kasus policy kita sama, kita tidak menutup mata. Saya tidak pernah bilang kita sempurna, memang kalau ada oknum-oknum kita tindak tegas," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Jumat.
Erick menyebut Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memeriksa keuangan.
Lebih lanjut, peringatan awal soal laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bawah BUMN, selalu disampaikan, termasuk untuk kasus Indofarma.
"Early warning itu sebenarnya sudah ada dan kita melaporkan ini ke BPKP. Jadi early warning ada, tapi kita laporkan ke BPKP supaya BPKP yang menindaklanjuti," katanya pula.
Erick juga menyampaikan, sebagian besar kasus-kasus yang terjadi di Kementerian BUMN merupakan masalah lama atau sebelum kepemimpinannya. Ia berkomitmen untuk terus mendukung program bersih-bersih BUMN.
"Kita terus berupaya bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih atas dukungan selama ini, tapi saya tidak bisa menutup mata kalau 90 persen kasus lama, ternyata 10 persen ada kasus baru," ujarnya lagi.
Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.
Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.
"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick, di Jakarta, Senin (4/3).
Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, dan keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.
"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya lagi.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.
Berita Terkait
Rumah BUMN BRI Makassar memfasilitasi UMKM pemula lewat Road to Festival
Sabtu, 28 September 2024 0:51 Wib
Staf Ahli Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM capai Rp40,1 triliun
Kamis, 26 September 2024 0:29 Wib
Kementerian BUMN pamerkan produk kriya unggulan di Bazar UMKM Makassar
Rabu, 25 September 2024 1:07 Wib
Rumah BUMN PLN meraih omzet puluhan juta rupiah di Expo UMKM Selayar
Rabu, 25 September 2024 0:30 Wib
Kemenparekraf dan BUMN siap berkolaborasi tingkatkan kualitas MotoGP Mandalika
Sabtu, 21 September 2024 12:04 Wib
Produk UMKM Rumah BUMN PLN menembus pasar internasional
Jumat, 13 September 2024 20:42 Wib
Erick Thohir memastikan tidak ada PHK dalam merger Angkasa Pura
Senin, 9 September 2024 19:57 Wib
Erick Thohir: Target dividen BUMN 2025 capai Rp90 triliun
Senin, 2 September 2024 13:30 Wib