Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengatakan bahwa pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan.
Oleh sebab itu, dia meminta Panwaslu Pilkada 2024 di setiap desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk gagah dan berani dalam menegakkan aturan.
"Sebab yang kita kerjakan berdasarkan perintah Undang-Undang. Apalagi, ini kesempatan kita memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral," kata Totok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, jika selama menjadi pengawas bersikap berani dan tegas, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan.
Meskipun demikian, Totok meminta penegakan aturan tersebut dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang ada.
Sementara itu, dia mengingatkan agar pengawas ad hoc dapat saling berkoordinasi bila membutuhkan bantuan.
"Jika menemukan kendala atau hambatan, silakan berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai jenjang-nya. Misalnya, Panwas distrik menemukan kendala silakan koordinasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pengawas ad hoc dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama saat membutuhkan bantuan.
"Misalnya, jika ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye, dapat minta bantuan ke instansi terkait. Atas nama Undang-Undang mohon bantuan untuk melakukan penertiban atau jika ada kampanye sampai larut malam bisa minta tolong kepada kepolisian setempat," jelasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu RI: Panwaslu Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan
Berita Terkait
Baznas RI mencapai target pengumpulan zakat sebesar Rp1 triliun pada triwulan III 2024
Sabtu, 2 November 2024 8:13 Wib
Kemenko PMK RI menggelar rakor penurunan stunting di Makassar
Sabtu, 2 November 2024 7:58 Wib
KIP RI mengapresiasi penerapan tes CAT pada rekrutmen KIP Sulbar
Jumat, 1 November 2024 17:44 Wib
Retno Marsudi resmi bertugas sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air
Jumat, 1 November 2024 10:10 Wib
Komisi II minta KPU menyempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada
Jumat, 1 November 2024 1:13 Wib
Mendagri: Presiden Prabowo beri arahan kepada seluruh kepala daerah pada 7 November
Kamis, 31 Oktober 2024 19:18 Wib
Dana efisiensi penyelenggaraan haji 2024 mencapai Rp601 miliar
Kamis, 31 Oktober 2024 15:27 Wib
Komisi IX DPR mendukung penuh program "quick win" kesehatan
Kamis, 31 Oktober 2024 15:21 Wib