Pemprrov Sulbar tingkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menggelar pengembangan kapasitas guna meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Pelaksanaan pengembangan kapasitas TP2DD se-Sulbar itu bertujuan meningkatkan implementasi dan inovasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, di Mamuju, Rabu.

Pengembangan kapasitas TP2DD se-Sulbar itu, kata dia, dilaksanakan melalui studi banding di Provinsi Bali.

Ia berharap melalui kegiatan itu dapat lebih mempercepat digitalisasi transaksi, baik belanja maupun pendapatan, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pelaksanaan APBD, serta kesiapan implementasi opsen pajak di lingkup pemerintah daerah di Sulbar.

"Pada kegiatan itu diberikan wawasan 'best practices' atau praktik terbaik terkait implementasi KKI dan opsen pajak daerah guna mendorong inovasi dan peran TP2DD dalam perluasan ETPD," ujar Masriadi.

Studi banding di Provinsi Bali tersebut, menurut dia sangat penting dalam rangka penguatan TP2DD dan perluasan ETPD di Sulbar. "Serta penguatan transaksi belanja bendahara menggunakan KKI yang telah diterbitkan oleh Bank Sulselbar dan persiapan implementasi opsen pajak yang mulai berlaku awal Januari 2025," katanya.

Masriadi menambahkan, Pemprov Bali telah menerapkan transaksi belanja KKI dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) opsen pajak dengan seluruh kabupaten se-Provinsi Bali dan membuat beberapa inovasi Samsat.

"Semoga dengan kegiatan ini dapat berbagi ilmu untuk diterapkan di Sulbar, demikian halnya dengan optimalisasi pendapatan pajak melalui Samsat digital," katanya.

Sementara Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Gunawan Purbowo mengatakan, pengembangan kapasitas dilaksanakan di Bali dengan pertimbangan Provinsi Bali telah terpilih sebagai TP2DD provinsi terbaik pertama dan ketiga di wilayah Jawa-Bali pada Championship 2022 dan 2023.

"Kabupaten Buleleng sebagai TP2DD terbaik pertama untuk kategori kabupaten tahun ini. Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi studi banding karena Bali sudah siap implementasi opsen pajak, dan TP2DD Bali terbaik pertama pada 2022 serta terbaik ketiga pada 2023 wilayah Jawa-Bali pada Championship TP2DD," ujar Gunawan Purbowo.