Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufiqurrakhman mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University (ACU) tahun 2024 di Jakarta, pada 6-8 November 2024.
Rakor dengan tema "Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM Kemenkumham.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum ketika membuka acara, Rabu, menekankan perlunya memedomani visi Asta Cita yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi landasan kuat dalam upaya bersama mencapai supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia.
“Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi,” ujar Edward.
Untuk mencapai supremasi hukum yang efektif, menurut Edward diperlukan aparatur yang cendekia, berintegritas, dan memahami esensi dari penegakan hukum yang berkeadilan.
Untuk itu, sebagai lembaga pengembangan SDM di bidang hukum, BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk ASN yang unggul dalam keilmuan dan profesionalisme, serta mampu berkontribusi pada kemajuan sistem hukum nasional.
Kementerian Hukum juga melihat pembangunan SDM ini bukan sekadar investasi, melainkan kewajiban untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.
Adapun dalam laporan kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu menyampaikan bahwa Rakor ini memiliki tiga agenda utama yakni, Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University, dan Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Pada hari pertama, acara dibuka dengan Webinar Nasional yang menghadirkan berbagai narasumber penting. Selain Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Webinar ini membahas pentingnya tata kelola kelembagaan dalam mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi.
Diharapkan Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Pada kesempatan ini hadir pula Plt. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir. Kehadiran Kakanwil Taufiqurrakhman dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Kanwil Sulsel dalam membentuk SDM berkompetensi tinggi.(*/Inf)
