Mamuju (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menyusun langkah-langkah strategis yang menyasar sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh melalui konsep ekonomi biru.
"Penyusunan langkah strategis ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor laut tetap selaras dengan kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Kepala DKP Sulbar Suyuti Marzuki di Mamuju, Selasa.
Konsep ekonomi biru yang diusung mencakup optimalisasi sumber daya kelautan secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam budidaya, pemberdayaan kelompok nelayan melalui pelatihan dan akses permodalan serta meningkatkan indeks kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
"Konsep ekonomi biru ini menjadi tulang punggung arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulbar," ujar Suyuti Marzuki.
DKP Sulbar, kata Suyuti Marzuki, mencatat adanya tren positif dalam indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang menjadi indikator penting bagi keberhasilan program pembangunan.
"Kami berfokus tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kualitas hidup nelayan dan pembudidaya. Ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," jelas Suyuti Marzuki.
Langkah strategis lainnya lanjut Suyuti Marzuki, pada 2025 DKP Sulbar akan menyiapkan 50 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ikan nila sebagai bagian dari program pemberdayaan budidaya ikan air tawar untuk mendukung pengembangan ikan nila
Unit pembenihan rakyat itu lanjutnya, tersebar di beberapa kabupaten, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaksana utama.
"Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian benih sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor perikanan budidaya," katanya.
Kemudian langkah strategis lainnya, yakni program mina padi sebagai bentuk sinergi antara sektor pertanian dan perikanan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar sebagai kabupaten percontohan .
"Model integrasi ini efektif meningkatkan produktivitas lahan serta memperkuat ketahanan pangan," ujar Suyuti Marzuki.
DKP Sulbar, tambahnya, juga tengah mempersiapkan pengembangan Desa Merah Putih di kawasan perikanan.
Program ini, menurutnya, menjadi bentuk nyata nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya kelautan berbasis desa.
"Melalui program ini, kita akan dorong desa-desa pesisir untuk tumbuh menjadi sentra perikanan yang mandiri, inovatif dan membanggakan," jelas Kepala Dinas.
Ia menyampaikan bahwa pada 2026, Provinsi Sulbar akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dana tersebut kata Suyuti Marzuki, akan difokuskan untuk revitalisasi tambak udang vaname dan budidaya komoditas unggulan lainnya.
"Anggaran tersebut akan kami kelola secara transparan dan efisien untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis tambak di berbagai kabupaten," terang Suyuti Marzuki.
Pada kesempatan itu, Suyuti Marzuki juga menyampaikan bahwa walaupun dana alokasi khusus (DAK) belum bisa diproses di Kementerian Perikanan dan Kelautan, namun DKP Sulbar tetap optimistis terhadap pelaksanaan berbagai program strategis dapat berjalan sesuai rencana.
"Kami terus berkomunikasi intensif dengan kementerian, dan berharap proses ini bisa segera tuntas," kata Suyuti Marzuki.
