Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta agar pembangunan Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Sulbar dipercepat.
"Pemerintah di Sulbar telah mengalokasikan anggaran APBD Sulbar untuk menyiapkan lahan pembangunan Mako Pangkalan TNI AL, sehingga Mako TNI AL tersebut harus secepatnya dibangun," kata PC PMII Kabupaten Mamuju, Ibnu Imat Totori di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, Mako pangkalan TNI-AL mesti dibangun secepatnya untuk melindungi kekayaan alam laut Sulbar agar tidak dijarah pihak asing.
"Sulbar memiliki kekayaan alam laut yang melimpah yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, hendaknya itu dilindungi dari eksploitas pihak asing seperti yang terjadi sebelumnya," katanya.
Menurut dia, program kemaritiman seperti menjaga potensi kekayaan laut hendaknya diprioritaskan karena itu akan mampu mengkontribusi kemajuan ekonomi negara, sehingga untuk menjaga kedaulatan laut PMII Mamuju sangat mendukung pangkalan TNI AL segera dibangun secepatnya.
Kepala Bidang Agraria Biro Pemerintahan Provinsi Sulbar, Sofyan, sebelumnya mengatakan pada tahun 2014 dianggarkan pembebasan lahan seluas 2,3 hektare untuk Mako pangkalan TNI-AL sebesar Rp5 miliar.
Ia mengtatakan, pada 2015 ini kembali dianggarkan pembebasan lahan Mako TNI-AL Sulbar seluas 2,6 hektare sehingga luas lahan Mako pangkalan TNI-AL mencapai lima hektare.
"Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan Mako TNI-AL tersebut sekitar Rp4 miliar," katanya.
Sehingga, kata dia, dengan luas lahan yang tersebut maka Mako TNI-AL sudah dapat dibangun untuk mencegah praktik penangkapan ikan secara ilegal.
"Mako Pangkalan TNI AL di Sulbar akan mengawasi `illegal fishing` yang akhir akhir ini marak dan merugikan daerah, agar praktik tersebut tidak terjadi lagi," katanya.
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan pangkalan TNI AL yang akan dibangun di Sulbar akan berkekuatan 150 personel, dan akan menjaga laut Sulbar dengan luas mencapai 20 ribu kilometer persegi dari segala bentuk eksploitasi oleh pihak luar atau negara asing.
"Daerah ini memang selalu dirugikan dengan adanya `illegal fishing` sehingga dengan dibangunnya pangkalan TNI AL, semoga masalah yang merugikan daerah ini tidak akan terjadi lagi," katanya.
Pada pertengahan Desember 2013, kapal berbendera negara Malaysia dengan 13 anak buah kapal yang diduga warga Vietnam ditangkap oleh aparat gabungan Polres Mamuju dan TNI Angkatan Laut.
Mereka ditangkap petugas karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, berupa pencurian penyu mencapai 346 ekor di Perairan Mamuju, Provinsi Sulbar. Agus Setiawan
Berita Terkait
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pengusaha gula harap kunjungan Presiden ke Mamuju berdampak positif
Jumat, 26 April 2024 14:41 Wib
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Presiden Jokowi menjanjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
Selasa, 23 April 2024 17:26 Wib
Presiden Jokowi tinjau fasilitas pendidikan di SMK 1 Rangas yang terdampak gempa Mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:56 Wib
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib
Presiden Jokowi kunjungi mal di mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:45 Wib