Makassar (ANTARA Sulsel) - Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimedia, Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, pemerintah harus mendorong Kawasan Timur Indonesia (KTI) agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini sangat timpang karena kawasan barat sudah sekitar 92 persen dan KTI belum cukup 10 persen, karena itu KTI harus didorong dengan melakukan percepatan pembangunan," kata Sugihardjo pada diskusi "Economic Outlook 2015" di Makassar, Rabu.
Mencermati hal tersebut, lanjut dia, pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di KTI, khususnya dalam bidang infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan, kawasan barat yang sudah layak dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka pengembangannya adalah mendorong pihak swasta.
"Sementara daerah di KTI yang belum berkembang, pemerintah akan mendukung penuh dengan pembiayaan dari APBN dan APBD," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, ada dua cara yang dilakukan untuk dukungan pembiayaan pembangunan, yakni daerah yang sudah berkembang pendanaannya diserahkan ke pihak swasta, sedang yang belum berkembang pendanaannya dari anggaran negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya sektor transportasi.
"Daerah yang sudah maju seperti Makassar, pembangunannya diserahkan ke swasta saja. Untuk sektor transportasi yang ditujukan bagi kebutuhan masyarakat akan digunakan kapal perintis untuk penumpang orang ataupun barang," katanya.
Dengan layanan itu, lanjut dia, tarif akan lebih murah dan tidak melampaui tarif yang seharusnya diberlakukan. Selain persoalan itu, konektivitas di KTI juga sangat penting dengan mendorong pembangunan atau pengembangan fasilitas pelabuhan, bandara perintis dan komersial.
Sebagai gambaran, pembangunan sarana transportasi kereta api di Sulawesi itu akan menghubungkan jalur Makassar hingga ke Manado,Sulut dan ke Kendari, Sultra. Biqwanto