Perkuat reformasi hukum, Kemenkum Sulsel dukung pengunggahan data IRH 2026

Selasa, 7 April 2026 17:01 WIB

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal pada kegiatan "kick-off meeting" pengunggahan data dukung IRH yang digelar secara virtual bersama jajarannya di Makassar. ANTARA/ HO-Kemenkum Sulsel

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mendukung pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 sebagai langkah awal memperkuat reformasi hukum di daerah.

"Partisipasi aktif dalam pengunggahan data IRH merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas," kata Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basmal di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dalam kegiatan "kick-off meeting" pengunggahan data dukung IRH yang digelar secara virtual.

Kegiatan tersebut menjadi tahap awal proses pengunggahan data melalui aplikasi IRH yang digunakan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Kanwil Kementerian Hukum Sulsel melibatkan berbagai unsur, mulai dari analis hukum, analis kebijakan hingga calon pegawai negeri sipil, sebagai bentuk kesiapan institusi dalam mendukung program tersebut.

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati menyampaikan adanya penyesuaian jadwal pengunggahan data IRH 2026, dari sebelumnya 9–31 Maret menjadi 6–24 April 2026.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembaruan variabel penilaian IRH untuk 2027 sehingga seluruh instansi diharapkan mulai mempersiapkan data secara optimal sejak dini.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen sebelumnya menegaskan reformasi hukum memiliki keterkaitan erat dengan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.

Ia menambahkan IRH menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas regulasi sekaligus mengidentifikasi area perbaikan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulsel Heny Widyawati menilai pengunggahan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan kualitas regulasi dan tata kelola hukum yang akuntabel.