Mayoritas legislator DPRD Makassar tolak pengadaan iPad

Selasa, 2 Juni 2015 21:01 WIB

"Kita sudah dua pekan mengamatinya dan hampir tiap hari ada yang berbicara lantang menolak pengadaan iPad ...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Mayoritas legislator DPRD Makassar secara perlahan menolak rencana pengadaan sabak digital atau yang lebih dikenal iPad oleh Pemerintah Kota setelah rentetan tuaian penolakan masyarakat karena besarnya anggaran pengalokasian itu.

"Kita sudah dua pekan mengamatinya dan hampir tiap hari ada yang berbicara lantang menolak pengadaan iPad ini. Kami atas nama fraksi Demokrat sudah membahasnya dan menolak pengadaannya," tegas Ketua Fraksi Demokrat Abdi Asmara di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, pengadaan teknologi sabak digital itu memang dianggarkan oleh pemerintah kota karena 50 legislator DPRD dianggap perlu memilikinya.

Pengadaan iPad itu disebutnya untuk menunjang program pemerintahan Wali Kota dan Wakilnya Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI yang salah satunya adalah penerapan kota pintar (Smart City).

Anggaran yang dialokasikan pemerintah kota untuk pengadaan 50 iPad itu sebesar Rp750 juta atau sekitar Rp15 juta per unitnya. Besaran nilai rupiah itu yang menjadi salah satu pertimbangan banyaknya gelombang masyarakat yang menolaknya.

"Ketika ada respon negatif dari masyarakat mengenai pengadaan untuk anggota dewan, itu hal yang wajar. Kita memang mewakili mereka untuk memperjuangkan aspirasinya dan kalau ternyata pengadaan ini dianggap tidak penting, yah kita tolak saja," katanya.

Hal serupa juga dikemukakan Ketua Fraksi PKS Makassar Mudzakkir Ali Djamil yang menyatakan pembatalan pengadaan memungkinkan jika dianggap tidak terlalu mendesak.

Anggaran untuk barang tersebut bisa menjadi sisa anggaran belanja (Silpa) dan bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak pada APBD perubahan nanti.

Dirinya hanya mengingatkan jika belanja dengan menggunakan uang negara sebaiknya memperhatikan azas manfaat dan mencakup kepentingan untuk masyarakat umum.

Sekretaris fraksi PAN Makassar Hamzah Hamid menegaskan bahwa pada dasarnya pihaknya enggan terlibat pro-kontra. Fraksi disebut setuju jika pengadan iPad dibatalkan, namun jika sudah terlanjur, pun tidak menjadi masalah.

"Apalagi dari awal bukan kita yang mengusulkan. Yang mengusulkan ini kan wali kota untuk mendukung `Smart Card` itu. Bukan kita yang mengajukannya," katanya.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan jika pengadaan sabak atau Ipad terhadap 50 anggota DPRD yang dianggarkan senilai Rp750 juta itu memang dibutuhkan.

"Mereka memang membutuhkannya. Mereka mendukung program Smart city (Kota pintar) dan memang sebaiknya mereka memilikinya," ujarnya.

Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, gelombang reaksi dari beberapa kalangan masyarakat disebutnya sebagai hal yang biasa dan itu akan dibahas kembali bersama para legislator.

"Kita bahas lagi nanti bersama anggota dewan. Yang jelas, mereka harus memiliki iPad itu karena sangat berguna dan mendukung program. Kita membutuhkan kesepahaman dalam membangun Makassar dua kali tambah baik," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.