Pentas sabung ayam di Majene ditolak

Majene, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Rencana pemerintah kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggelar "Mappasilotteng Manuq" atau Sabung Ayam mendapat penolakan keras dari berbagai lapisan warga Majene.

"Kami anggap sabung ayam tidak pantas dirayakan terutama dalam rangkaian HUT  ke-470 Majene ," kata Ustadz Jarnawi yang juga guru salah satu Madrasah Aliyah di Majene, Minggu.

Dia menilai rencana pementasan sabung ayam tidak rasional, mencederai akal sehat karena meskipun tidak atau belum judi, tapi mengadu ayam dan dipertontonkan dimuka umum membawa kemudharatan yang lebih besar.

"Majene ini kan kota pendidikan di Sulbar, ada banyak kampus disini, mestinya pemerintah menggelar kegiatan yang mendorong agar nuansa pendidikan lebih terasa di Majene, bukan justru kegiatan yang menyiksa binatang seperti itu", tegas Ustadz Jarnawi yang juga lulusan IAIN Alauddin fakultas Tarbiyah ini.

Dia mengaku tak habis pikir kenapa kegiatan sabung ayam yang dipilih, karena kalau alasan melestarikan budaya, menurut dai ini masih banyak kegiatan budaya lainnya yang bermanfaat.

"Bayangkan kalau ditonton anak - anak, ini merusak mental generasi, mereka akan terbiasa melakukannya karena melihat sabung ayam justru dirayakan," kata Jarnawi.

Bersama para aktivis dakwah lainnya meminta agar polisi tidak memberi izin kegiatan sabung ayam.

Menurut dia, sabung ayam sudah ditindak tegas polisi di Polman dan Mamuju, maka sangat tidak wajar kalau sabung ayam justru dirayakan di Majene.

Budayawan Mandar yang ketua Dewan Kesenian Sulawesi Baratzz, Syariat juga mendesak agar pemkab Majene membatalkan kegiatan yang banyak menuai protes itu.

Menurut Syariat, kendati beralasan pelestarian budaya tapi Ia menegaskan seni dan budaya harus menghamba pada kehidupan, sebagaimana seni dan budaya lahir dari kehidupan, ia tak boleh lepas dari konteks masyarakatnya.

Lebih lanjut kata Syariat, dulu sabung ayam bisa diterima sebagai produk budaya, tapi dalam konteks hari ini boleh jadi ia tak lagi kontekstual dengan kepentingan perdaban.

"Hemat saya pemkab harus melihat realitas masyarakatnya, disitu ia harus kontektual membaca denyut nadi dan aspirasi masyarakatnya," kata Syariat.