Makassar (ANTARA Sulsel) - Koordinator Daerah Golkar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Hoist Bachtiar menuding kubu Aburizal Bakrie (ARB) ingin menghancurkan Golkar dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan komitmen.
"Harusnya komitmen itu dipegang dan dijadikan dasar, bukannya dilanggar. Pak ARB sendiri yang ingin menghancurkan Golkar di Gowa," ujar Hoist Bachtiar di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, keputusan DPP Golkar kubu Aburizal yang membentuk kubu lain untuk pemenangan pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL-Abd Rauf Kr Kio (AdnanKio) disebutnya alasan penghancuran partai.
Menurut Hoist, sejak awal dua kubu di DPP baik Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah sepakat memberikan rekomendasi kepada Sjahrir Sjafruddin Daeng Jarung-Anwar Usman untuk diusung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gowa.
Namun belakangan, melalui Sekjen Idrus Marham serta Wakil Ketua DPP Golkar Nurdin Halid mengubah arah dukungan tersebut dan memerintahkan seluruh kader Golkar Gowa untuk mendukung dan memenangkan Adnan-Rauf yang maju lewat jalur perseorangan.
"Di Gowa kan, ada tiga kader Golkar yang bertarung. Satunya adalah pasangan Tenri Olle Yasin Limpo-Khairil Muin. Kemudian, kubu ARB ingin memecat kader apabila tidak memenangkan Adnan. Ini sama saja membuat kader terbelah," katanya.
Legislator DPRD Sulsel itu justru mengkhawatirkan jika keputusan yang diambil DPP Aburizal Bakrie justru akan membawa petaka bagi kader Golkar yang bertarung di Pilkada karena dari ketiga pasangan yang merupakan kader Golkar ada penantang serius dari parpol lain.
Ancaman pemecatan yang dilontarkan DPP jika tidak memenangkan Adnan-Rauf justru telah menyulut kemarahan para kader karena sikap yang inkonsisten ditunjukkan oleh DPP.
"Harusnya tidak ada pemecatan. Yang kita butuhkan adalah Golkar tetap solid. Biarkanlah masyarakat yang memilih siapa dari ketiga kader Golkar ini yang dikehendaki masyarakat," sebutnya.
Mengenai adanya kekecewaan yang dilontarkannya itu, Hoist mengaku tidak gentar dengan konsekwensi yang akan diterimanya karena mencoba mengkritisi keputusan DPP.
"Semua ada konsekwensinya dan saya akan terima sanksi apapun yang diberikan kepada saya jika memang harus mengkritisi kebijakan itu," jelasnya.
