Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan bisa menjadi percontohan proses berdemokrasi di Indonesia jika mampu menciptakan proses demokrasi yang utuh.
"Makassar itu terkenal di luar sana, apalagi itu demonstrasinya. Sulsel juga akan menggelar Pilkada serentak dan kalau tidak salah ada 11 daerah yang akan menggelarnya," kata Anton Charliyan yang juga mantan Kapolres Wajo, Sulsel tahun 2003 itu di Makassar, Rabu.
Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia ini sudah dipetakan oleh Mabes Polri dan ada 269 pilkada serentak yang akan digelar dengan tingkat kerawanan masing-masing.
Khusus di Sulsel, daerah rawan terjadinya bentrokan itu juga sudah dipetakan dan sedikitnya empat daerah masuk dalam kategori rawan dua. Sedangkan kategori rawan satu berada di provinsi lainnya seperti Papua, Maluku dan lainnya.
"Semua hal tentang Pilkada serentak se-Indonesia sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan tugas kita ke depannya adalah bagaimana menciptakan situasi aman dan lancar dalam pilkada ini," katanya.
Irjen Pol Anton Charliyan yang didampingi Kabid Humas Polda Sulselbar itu mengaku, pilkada serentak 2015 ini akan menjadi tantangan buat provinsi ini apakah mampu menciptakan pilkada yang aman ataukah diwarnai dengan konflik.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilhan umum akan dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia dan ini adalah tahun pertama," ujar Kapolri Jend Pol Badrodin Haiti di Makassar, Selasa.
Penegasan itu disampaikan dihadapan ratusan peserta yang dihadiri juga oleh Panglima Komando Utama (Pangkotama), unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kejaksaan Tinggi, Dandim, Kapolres serta pasangan calon dan penyelenggara Pilkada.
Badrodin mengatakan, pemilihan kepala daerah serentak tahun ini juga pastinya akan ada gangguan-gangguan dari segala lini seperti yang terjadi pada pilkada sebelum-sebelumnya.
Namun, tingkat gangguan itu harus diatasi dan diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang telah ditugaskan di lapangan. Semua anggota harus fokus dengan tugasnya masing-masing.
"Seluruh jajaran untuk merapatkan barisan dan melakukan antisipasi dini. Semua harus menjaga, kita antisipasi kerawananya, masih ada waktu untuk itu," katanya.
Mantan Wakapolri itu menambahkan, pihak Polri beserta seluruh pihak terkait mulai saat ini harus kompak dalam menjaga situasi kondusif Pilkada di Sulawesi Selatan.
"Semua pihak harus bersungguh-sunghuh menjaga pilkada agar ke depannya sukses. Di sini ada sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) dan ada juga pemerintah daerahnya. Semua harus dikomunikasikan jika ada masalah," jelasnya.
Berita Terkait
Pengamat : Bencana ekologis menjadi ancaman karena rutin dan serentak
Minggu, 5 Mei 2024 9:57 Wib
Dandim 1408/BS pimpin penanaman 500 bibit pohon di Makassar
Sabtu, 4 Mei 2024 19:43 Wib
Mendagri beri atensi terhadap keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:01 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
Mendagri: Taka ada percepatan jadwal Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 19:58 Wib
DPRD Sulsel berharap KPUD dan Bawaslu jalankan pilkada secara transparan
Kamis, 2 Mei 2024 18:25 Wib
KPU Sulsel tunggu DP4 pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentak 2024
Selasa, 30 April 2024 13:38 Wib
KPU Polewali Mandar meluncurkan tahapan Pilkada Serentak 2024
Selasa, 30 April 2024 12:41 Wib