Gowa, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL sedang mempersiapkan tim hukum untuk megajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas penerapan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap telah menyusahkan masyarakat kecil.
"Kita rencana akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim sementara mempelajari dan mendalaminya," ujar Adnan Purichta di Gowa, Kamis.
Dia mengatakan, dasar dari gugatannya ke MK itu karena melihat realitas di lapangan jika masyarakat kecil banyak mengeluhkan layanan kesehatan BPJS ini.
Menurut dia, layanan kesehatan BPJS yang merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu sangat membebani masyarakat kecil karena besarnya iuran yang harus dikeluarkan perbulan untuk setiap orangnya.
"Iuran yang harus dikeluarkan masyarakat kecil perbulannya itu cukup besar. Uang Rp70 ribu itu besar sekali buat mereka dan ini ditarik dari per orang," katanya.
Adnan yang juga mantan legislator DPRD Sulsel itu mengaku selama ini Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten di Sulsel yang sudah menerapkan program layanan kesehatan gratis.
Program itu sudah diberlakukan sejak bupati Gowa dua periode terdahulu Ichsan Yasin Limpo. Layanan kesehatan gratis dinilai sangat membantu masyarakat.
Namun sekarang, dengan program BPJS Kesehatan, justru semakin menambah beban masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan kepada dirinya mengenai BPJS Kesehatan tersebut.
"Sudah kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ungkapnya.
Berita Terkait
Pemkab Sidrap lakukan rekonsiliasi soal kepesertaan BPJS Kesehatan
Jumat, 3 Mei 2024 22:19 Wib
Unhas paparkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan di konferensi THT
Jumat, 3 Mei 2024 19:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
Unhas dan Universitas Jember jalin kerja sama pendidikan kesehatan
Rabu, 1 Mei 2024 18:52 Wib
Presiden Jokowi menyoroti kerugian negara Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 12:49 Wib
Dinkes : Sulsel masuk 10 daerah dengan temuan kasus HIV terbanyak
Sabtu, 20 April 2024 21:45 Wib
Dinkes ungkap DBD di Sulsel tembus 1.620 kasus
Sabtu, 20 April 2024 7:16 Wib
Dinkes Sulsel mendirikan pos layanan kesehatan pascalongsor di Toraja
Rabu, 17 April 2024 4:15 Wib