DPRD Sulsel evaluasi kinerja rumah sakit pemerintah

Jumat, 11 November 2016 20:28 WIB

"Masih adanya persoalan di rumah sakit salah satunya menolak pasien tentu menjadi pertanyan besar...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan kembali melakukan evaluasi terhadap tiga Rumah Sakit milik Pemerintah Provisi terkait kinerja pada triwulan IV tahun 2016.

"Masih adanya persoalan di rumah sakit salah satunya menolak pasien tentu menjadi pertanyan besar. Contoh kasus anak bayi di tolak di rumah sakit pemerintah dengan alasan keterbatasan alat dan dokter ahli," beber anggota DPRD Sulsel Komisi E, Andi Cecep Malanti di Makassar, Jumat.

Dalam rapat evaluasi dengan mitra kerja Komis E membidangi Kesejahteraan Rakyat itu, Endre menilai penolakan terhadap pasien di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi tentu menjadi sorotan publik, mengingat masyarakat juga punya hak di berikan pelayanan kesehatan.

"Pelayanan harusnya ditingkatkan utamanya masyarakat miskin. Kasus bayi ditolak dengan alasan tidak tersedianya inkubator di ICU beberapa waktu lalu dan harus di suruh berobat ke Rumah Sakit swasta adalah bukti kelemahan rumah sakit yang perlu dibenahi. Kedepan tidak boleh lagi menolak pasien," paparnya.

Anggota komisi E lainnya Marjono menyatakan, tiga Rumah Sakit milik Pemrov Sulsel yakni RSUD Haji, RSUD Sayang Rakyat dan RSUD Labuang Baji masing-masing memiliki masalah tersendiri.

Kasus penolakan bayi di RSUD Labuang Baji belum lama ini karena tidak lengkapnya alat medis seperti Inkubator. Selain itu Rumkit ini selalu mengalami kekurangan pasien padahal letaknya sangat stategis berada dalam kota.

"Alasan full inkobator bukan alasan menolak pasien. RSUD Labuang Baji saat ini mengalami degradasi atau kekurangan pasien, bukan hanya pendapatan yang ditargetkan Rp46 miliar yang sulit tercapai tetapi mungkin saja manajemen pelayanan masih belum maksimal," paparnya.

Pelaksana tugas Direktur RSUD Labuang Baji, Mappatoba dalam kesempatan itu menjawab pertanyaan dewan bahwa pihaknya tidak pernah menolak pasien, hanya saja alat inkubator di ruang ICU tidak lagi maksimal.

"Saat ini hanya ada dua yang berfungsi dari tujuh Inkubator, lima diantaranya bantuan dari Pertamina sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Kami berupaya terus memperbaiki pelayanan," katanya.

Kendati demikian, sebagai pelaksana manajemen baru, pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran Alat Kesehatan dan rehabilitasi ruangan, mengingat RS Labuang baji sudah sangat tua yang di bangun pada 1937, kemudian direhabilitasipada tahun 1996 dan tahun 2000.

Selain itu dirinya juga menyanyangkan penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ikut mengurangi jumlah pasien, sebab sebelumnya rata-rata pasien tetap dari Jamkesda dan kini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang lebih memilih rumah sakit lengkap.

Sementara Taufik Zainuddin juga anggota Komisi E mempertanyakan realisasi anggaran tiga Rumkit yakni RSUD Haji dan RSUD Sayang Rakyat serta RSUD Labuang Baji dinilai serapan anggaran hingga triwulan IV belum banyak dikerjakan pihak rumah Sakit.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.