Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan inflasi Sulsel pada tahun 2017 berpotensi berada di atas rentang target inflasi nasional yang sebesar 4 plus minus 1 persen.
"Tanpa kenaikan beberapa harga dan tarif, berdasarkan pola historis inflasi Sulsel diperkirakan mencapai 4 plus minus 1 persen. Namun, hingga Februari 2017 inflasi Sulsel telah mencapai 3,69 persen, karena kenaikan sejumlah tarif yang ditetapkan pemerintah dan harga bahan pangan," kata Wiwiek pada Seminar Outlook Ekonomi Indonesia dan Sulsel 2017-2018 yang digelar di Makassar, Selasa.
Jika mengacu pada skenario pertama, lanjutnya, yaitu terjadi kenaikan harga bbm non subsidi, penyesuaian tarif listrik untuk 70 persen pelanggan listrik 900 VA, dan kenaikan biaya administratif STNK, akan ada tambahan inflasi 1,35 persen.
Tetapi, kata dia, pada skenario kedua, jika ada kenaikan harga elpiji yang telah diperkirakan pemerintah, tambahan inflasi akan mencapai 1,64 persen.
"Apa lagi kalau ada kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp1000 per liter, tambahan inflasi bisa mencapai 3,21 persen," ucapnya.
Jika ditambahkan dengan inflasi histokal, jelasnya, ini berarti inflasi Sulsel bisa berada di atas 7 persen.
"Ini memang butuh konsentrasi dan perhatian besar, serta sinergi dengan pemerintah di kabupaten/kota untuk dapat mencapai sasaran inflasi yang kita inginkan," ujarnya.
Untuk mengendalikan inflasi di tahun 2017, menurut Wiwiek, pihaknya telah membuat sejumlah rekomendasi kebijakan diantaranya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel perlu menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas "volatile food" terutama pada bulan-bulan di mana terjadi kenaikan tarif listrik.
"Beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian adalah beras, daging sapi, ikan layang, ikan teri, bawang merah, cabai, ikan cakalang, bandeng, dan ayam ras," kata dia,
Selain itu, kata dia, kewenangan Pemprov dalam menentukan tarif yang ditentukan gubernur perlu dioptimalkan seperti tarif angkutan dalam kota dan HET LPG subsidi.
"Hasil simulasi kami bila harga BBM naik 10 persen, dan hanya diikuti kenaikan tarif angkutan maksimal 4 persen, dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang turut hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan pihaknya akan memetakan daerah yang rawan inflasi untuk memudahkan sinergi pengendalian inflasi.
"Kita petakan, mana daerah yang merah inflasinya, kuning, atau hijau, daerah yang merah artinya membutuhkan tindakan segera untuk mengendalikan inflasi," pungkas gubernur.
Seminar Outlook Ekonomi Indonesia dan Sulsel 2017-2018 turut dihadiri oleh para akademisi, perbankan, perwakilan lembaga keuangan, dan pengusaha. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Berita Terkait
Golkar kemungkinan mengusung Airin pada Pilkada Banten bersama KIM
Sabtu, 18 Mei 2024 10:16 Wib
Sulbar gelar konreg PDRB dorong pertumbuhan ekonomi kawasan Kasulampua
Sabtu, 18 Mei 2024 9:58 Wib
Petenis Indonesia Aldila melangkah ke final WTA 125 Paris Open Trophee
Sabtu, 18 Mei 2024 6:36 Wib
Thailand Open 2024 - Dua wakil Indonesia siap berlaga di semifinal
Sabtu, 18 Mei 2024 6:33 Wib
Bojan yakini laga di leg kedua semifinal kontra Bali United tak akan berjalan mudah
Jumat, 17 Mei 2024 13:18 Wib
PSSI umumkan 22 pemain untuk FIFA Match Day Juni
Kamis, 16 Mei 2024 20:23 Wib
Indra Sjafri : Tujuh pemain asal Belanda setuju gabung Timnas Indonesia U-20
Kamis, 16 Mei 2024 6:13 Wib
Info Haji 2024 - JCH kloter 5 Embarkasi Makassar diterbangkan dengan pesawat pengganti
Kamis, 16 Mei 2024 6:11 Wib